Jakarta, Gesuri.id - Sejumlah orang menggelar demonstrasi di depan kantor Bawaslu pada Selasa (21/5) menolak Pemilu 2019 yang mereka anggap banyak kecurangan.
Mereka tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR).
Baca: Ramond Dony: Pernyataan Mahfud MD Bukan Penghinaan
Tampak terlihat atribut ormas-ormas Islam bergaris 'keras' seperti Front Pembela Islam (FPI) di antara massa GNKR. Maklum, FPI beserta ormas-ormas Islam sejenis seperti Forum Umat Islam (FUI) memang tergabung dalam GNKR.
Dalam pilpres 2019, mereka punya kepentingan sama: memenangkan pasangan calon nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Ada hal unik disini. Prabowo, sebagai sosok yang merepresentasikan Orde Baru nya Soeharto, bisa didukung oleh kelompok-kelompok Islam 'garis keras'.
Padahal, antara Orde Baru dengan Islam garis keras tak memiliki landasan ideologis yang sama, bahkan bisa dikatakan saling bertentangan.
Lantas, mengapa persekutuan itu bisa terjadi?
Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko punya jawabannya.
Menurutnya, persekutuan politik antara Orde Baru dengan kelompok-kelompok Islam garis keras sudah terjadi pada tahun 1990-an, atau dekade terakhir masa pemerintahan Orde Baru.
"Pada dekade terakhir Orde Baru, Cendana atau Soeharto menjadikan kelompok-kelompok itu (Islam garis keras) sebagai sekutu sipil untuk menghambat demokratisasi, meski pada akhirnya demokratisasi tak terhindarkan," kata Budiman kepada Gesuri.
Dan kini, lanjut Budiman, trah Cendana dan kelompok-kelompok Islam garis keras kembali memiliki kepentingan yang sama.
Trah Cendana tidak ingin demokratisasi ini berjalan baik. Sebab, bila demokrasi ini berjalan baik, mereka akan berperan sebagai 'penjahat'nya.
"Apalagi, di era pemerintahan pak Jokowi, mulai diupayakan mengambil hasil-hasil korupsi rezim Orde Baru. Ini ancaman material bagi trah Cendana," ujar Budiman.
Baca: Kiai Ma'ruf: Cebong-Kampret Selesai Sampai Hari Pencoblosan
Sedangkan, bagi kelompok-kelompok Islam garis keras, kesuksesan demokrasi dan Pancasila dalam mendatangkan kemajuan dan kesejahteraan menjadi ancaman bagi mereka.
"Sebab dengan demokrasi dan Pancasila yang sukses, dagangan ideologi mereka jadi tidak laku," ujar Budiman.
