Jakarta, Gesuri.id - Delapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta sangat membutuhkan asupan dana bantuan dari APBD-P 2018. Pasalnya, jika BPJS Kesehatan terus mengalami keterlambatan dalam membayar tagihan pasien maka dapat dipastikan kegiatan operasioal RSUD akan terganggu.
Baca: Karena Hal ini, Ribka Akan Tegur BPJS Kesehatan
Anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Cinta Mega mengatakan, keterlambatan pencairan biaya pengganti oleh BPJS Kesehatan ke rumah sakit di Jakarta bukan baru kali ini saja terjadi.
Itu sebabnya, dalam rapat Badan Anggaran di DPRD, Senin pekan lalu, beberapa kepala RSUD hadir dalam rapat Banggar untuk mendiskusikan agar masalah tersebut tak mengganggu layanan kesehatan di Jakarta.
"Kami kan enggak punya dana talangan di APBD. Jadi menurut saya, ya memang harus ditambahkan anggarannya untuk mereka," kata Cinta akhir pekan lalu.
Keterlambatan pembayaran klaim BPJS itu, menurut Cinta, menjadi masalah yang merepotkan dan membuat Pemprov DKI kelimpungan, padahal Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengaku Pemprov DKI tak pernah terlambat menyetor ke BPJS Kesehatan.
"Tiga bulan sekali kami bayar Rp 388 miliar," ujarnya saat ditemui di Balai Kota.
Meski begitu, Saefullah menuturkan kebutuhan RSUD dan puskesmas di DKI Jakarta lebih besar dari setoran yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan. Delapan RSUD di DKI Jakarta misalnya, mengklaim belanja kebutuhan mereka mencapai Rp 120 miliar ke BPJS DKI setiap bulannya.
Baca: Cinta Mega Minta Pemprov DKI Tambah AnggaranKesehatan
Jika dijumlahkan dalam rentang tiga bulan, besaran uang yang ditagih ke BPJS Kesehatan adalah Rp 360 miliar. "Tapi kami ada tambahan untuk Puskesmas yang biasanya klaim Rp 100 miliar [per bulan]," imbuh Saefullah.
