Banjarmasin, Gesuri.id – Partai politik sejatinya merupakan pilar demokrasi yang berfungsi sebagai wadah penyalur suara rakyat, bukan sekadar mesin pemenang pemilu.
Menyadari fungsi tersebut, DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel) berkomitmen memperkuat ruang dialog inklusif guna menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel, H.M. Syaripuddin, menegaskan bahwa politik yang dijalankan partainya harus berwujud kehadiran nyata di tengah masyarakat. Kerja politik tidak boleh berhenti pada perumusan kebijakan di meja rapat atau aktivitas elektoral semata.
Baca: Ganjar Tegaskan Sikap PDI Perjuangan di Luar Pemerintahan
"Bagi PDI Perjuangan, ruang aspirasi adalah bagian dari kerja kerakyatan yang terus berjalan. Melalui ruang ini, masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan keluhan, memperoleh pendampingan, hingga mendapatkan solusi konkret," ujar pria yang akrab disapa Bang Dhin tersebut.
Ia menambahkan, pelayanan ini mencakup berbagai sektor vital, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga persoalan hukum.
Pria yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalsel ini menekankan, ruang aspirasi tidak hanya dibuka lewat program struktural partai. Instruksi tegas juga diberikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan se-Kalsel agar memaksimalkan fungsi mereka, terutama saat masa reses.
"Kami selalu menekankan kepada seluruh anggota fraksi agar agenda reses tidak sekadar menjadi formalitas. Reses harus menjadi ruang dialog yang hidup. Masyarakat harus bisa menyampaikan persoalannya secara terbuka agar aspirasi yang dibawa ke legislatif benar-benar murni dari kebutuhan rakyat," tegasnya.
Berdasarkan serapan pasar di lapangan, persoalan yang dihadapi masyarakat Kalsel saat ini kian kompleks:
- Pendidikan: Pemerataan kualitas sekolah, fasilitas, aksesibilitas, hingga pemenuhan tenaga pendidik di daerah pelosok.
- Kesehatan: Layanan kesehatan yang terjangkau, ketersediaan tenaga medis, fasilitas puskesmas/rumah sakit, dan optimalisasi pelayanan BPJS Kesehatan.
- Infrastruktur: Perbaikan jalan, jembatan, irigasi, drainase, akses air bersih, sanitasi, hingga jaringan listrik dan telekomunikasi di wilayah pedesaan.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Tak sekadar menampung teori, PDI Perjuangan Kalsel tercatat telah melakukan advokasi nyata di beberapa wilayah konflik. Di antaranya adalah pendampingan bagi Masyarakat Adat Pegunungan Meratus serta masyarakat Pulau Panci di Kabupaten Kotabaru terkait persoalan tanah dalam kawasan hutan.
Selain itu, partai juga turun tangan memfasilitasi keluhan warga Desa Rantau Bakula di Kabupaten Banjar yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan.
Syaripuddin memastikan bahwa seluruh aduan yang masuk akan dikawal secara struktural dan politik.
"Seluruh aspirasi yang diterima tidak akan berhenti sebagai catatan di atas kertas. Ini menjadi bahan perjuangan politik PDI Perjuangan melalui komunikasi intensif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait," pungkasnya.
