Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi l DPR RI sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, Rachmat Hidayat, menegaskan pencopotan Raden Nuna Abriadi dari jabatan Ketua Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) DPRD NTB merupakan keputusan partai yang tak bisa diintervensi pihak mana pun.
"Iya, saya sudah mengisyaratkan untuk mengganti Raden Nuna sebagai Ketua Fraksi ke Pak Made Slamet," kata Rachmat, dikutip pada Selasa (26/8/2025).
Anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok itu tekanan, fraksi merupakan kepanjangan dari partai. Oleh karena itu, setiap pertemuan dengan Gubernur atau pihak lain seharusnya diberitakan terlebih dahulu kepada partai.
Ia mengingatkan, situasi DPRD NTB saat ini sedang diperbincangkan masyarakat terkait pemeriksaan Kejati NTB atas dugaan “dana siluman” dalam Pembagian Pokok Pikiran (Pokir) DPRD tahun 2025.
“PDI Perjuangan adalah partai yang punya koridor dan aturan, semua gerak-gerik dan kegiatan kedewanan wajib semua anggota fraksi melaporkannya ke partai. Jadi, enggak bisa diam-diam, apalagi menghadiri undangan Gubernur, tentu partai harus tahu terlebih dahulu,” tegasnya.
Rachmat menambahkan, partainya adalah organisasi politik yang tegak lurus dengan aturan internal, sehingga tidak ada ruang bagi pihak mana pun untuk melakukan intervensi.
“PDI Perjuangan adalah partai yang tegak lurus, semua ada aturan dan tidak bisa pihak mana pun melakukan intervensi seenaknya,” sambungnya tanpa mengira siapa pun yang bermaksud melakukan intervensi itu.
Ia menjelaskan, pergantian ketua fraksi adalah hal yang wajar dalam dinamika partai politik. Langkah ini bagian dari penyegaran organisasi sekaligus memudahkan koordinasi anggota fraksi di parlemen.
Oleh karena itu, ia kembali mengingatkan bahwa para anggota DPRD tidak bisa bertindak seenaknya, terutama dalam melakukan pertemuan dengan pihak luar tanpa seizin partai.
Menurutnya, posisi DPRD NTB yang tengah menjadi sorotan publik harus membuat seluruh anggota fraksi lebih berhati-hati dan menjaga komunikasi dengan partai.
“Maka, jika terus kepemimpinan dijalankan dengan pola kegaduhan seperti saat ini, tentu PDIP akan tetap bersikap kritis untuk mengawal jalannya pemerintahan ini,” pungkasnya.
