Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, menyoroti penurunan Indeks Keamanan Laut Nasional meskipun anggaran pertahanan dan keamanan mengalami peningkatan. Hal tersebut disampaikan Sarifah dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, menanggapi paparan pejabat terkait keamanan laut pada Senin (19/1/2026).
Sarifah menjelaskan kondisi geopolitik global saat ini semakin tidak stabil, mendorong hampir seluruh negara di dunia untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka. Bahkan negara-negara yang sebelumnya dianggap relatif damai kini mulai memperkuat sistem keamanan nasionalnya.
“Bukan hanya negara besar seperti Tiongkok, Malaysia pun saat ini sudah membangun pangkalan baru. Ini menunjukkan bahwa dinamika geopolitik dunia memang sedang tidak baik-baik saja,” ujar Sarifah.
Namun demikian, ia mempertanyakan efektivitas peningkatan anggaran pertahanan Indonesia. Menurutnya, meskipun secara umum Indeks Keamanan Laut Nasional memang naik, peningkatannya hanya sekitar satu poin, sementara di beberapa aspek justru terjadi penurunan.
Sarifah secara khusus menyoroti maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui jalur laut. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pemberitaan sepanjang tahun 2025, ditemukan banyak kasus imigran gelap yang masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui jalur TPPO.
“Pertanyaan saya, berapa persen wilayah laut rawan yang sebenarnya sudah terpantau? Karena yang saya tahu, ada beberapa wilayah tertentu yang sudah menjadi jalur tetap TPPO,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya karena sejumlah kejahatan dan pelanggaran di laut tidak tercantum secara rinci dalam laporan resmi yang disampaikan kepada Komisi I DPR RI. Menurut Sarifah, hal tersebut berpotensi mengaburkan gambaran nyata kondisi keamanan laut nasional.
“Kalau penegakan hukumnya dilihat secara umum memang ada, tapi beberapa poin pelanggaran di laut justru tidak masuk dalam laporan, padahal ini sangat krusial,” tambahnya.
Sarifah menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap wilayah laut rawan, khususnya yang berkaitan dengan TPPO, agar kenaikan anggaran pertahanan benar-benar berdampak pada peningkatan keamanan nasional secara nyata.
