Ikuti Kami

Soal Izin FPI, Budiman Salahkan Pemerintahan SBY

Konsep 'zero enemy' yang dipegang pemerintahan SBY memperbolehkan seluruh pihak atau kelompok untuk hidup di negeri ini.

Soal Izin FPI, Budiman Salahkan Pemerintahan SBY
Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko.

Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menegaskan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kesalahan dengan memberikan izin kepada ormas Front Pembela Islam (FPI) di masa lalu. 

Hal itu dikatakan Budiman dalam sebuah acara talkshow di stasiun televisi swasta, baru-baru ini. 

Baca: Bentengi Ahok dari FPI, PDI Perjuangan Bikin Jatuh Hati

"Salahkan presiden yang dulu mengizinkan, mereka yang memelihara kepentingan untuk slogan zero enemny,” ungkap Budiman. 

Budiman pun menambahkan, konsep zero enemy yang dipegang pemerintahan SBY memperbolehkan seluruh pihak atau kelompok untuk hidup di negeri ini.

Termasuk, lanjut Budiman, mereka yang merupakan musuh ideologi Negara pun dibiarkan hidup di era pemerintahan SBY. 

“Era Pak SBY dengan konsep zero enemy-nya itu, semuanya boleh, padahal kita punya konsep dasar, Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan lain-lain," tegas Budiman.

Seperti diketahui, ormas FPI memang mendapat nomor Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014, pada 20 Juni 2014. Kala itu merupakan era pemerintahan Presiden SBY.

Baca: Budiman Tegaskan Konstitusi FPI Bisa Bunuh NKRI

Masa SKT FPI telah habis sejak 20 Juni 2019. Kini, FPI sedang berupaya memperpanjang SKT nya.

Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan masih belum bisa mengeluarkan SKT bagi FPI. Menurut Tito saat ini masalahnya terdapat pada AD/ART FPI yang mencantumkan Khilafah Islamiyah dan terdapat kata NKRI bersyariah.

Quote