Ikuti Kami

Jamaluddin Idham Desak Pemerintah Pulihkan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan Pascabencana di Aceh

Jamaluddin Idham: Jika bantuan terlambat, masyarakat akan semakin terpuruk karena tidak memiliki sumber pendapatan alternatif.

Jamaluddin Idham Desak Pemerintah Pulihkan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan Pascabencana di Aceh
Anggota Komisi IV DPR RI, Jamaluddin Idham.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Jamaluddin Idham, meminta pemerintah bergerak cepat dan terkoordinasi dalam memulihkan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan pascabencana, khususnya di wilayah Aceh yang terdampak banjir. 

Permintaan tersebut disampaikannya dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

“Jika bantuan terlambat, masyarakat akan semakin terpuruk karena tidak memiliki sumber pendapatan alternatif,” ujarnya.

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi IV DPR RI membahas langkah-langkah pemulihan sektor pangan dan sumber daya alam pascabencana, dengan fokus pada daerah-daerah yang mengalami kerusakan serius akibat banjir di Aceh. Jamaluddin Idham menilai penanganan pascabencana tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi lintas kementerian agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan.

Politisi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya bantuan yang cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi petani, petambak, serta pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan yang kehilangan sumber penghidupan akibat bencana. 

Menurutnya, sawah dan tambak merupakan satu-satunya tumpuan hidup masyarakat di wilayah terdampak.

“Kondisi ini menuntut kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan jangka panjang, tetapi juga solusi jangka pendek,” ungkapnya.

Jamaluddin menjelaskan bahwa rehabilitasi lahan pertanian dan tambak yang tertutup lumpur akibat banjir bukan pekerjaan singkat. Dalam banyak kasus, lahan-lahan tersebut membutuhkan waktu enam bulan hingga satu tahun sebelum kembali produktif dan dapat diolah secara optimal oleh masyarakat.

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah tidak bisa menunggu hingga proses rehabilitasi selesai sepenuhnya. Menurutnya, langkah cepat sangat dibutuhkan agar roda perekonomian masyarakat terdampak tidak berhenti total dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga.

"Harus ada skema bantuan darurat dan pendampingan jangka pendek agar petani dan petambak tetap bisa bertahan pascabencana,” ucap politisi asal Aceh tersebut.

Jamaluddin juga mendorong adanya sinergi yang kuat antar-kementerian terkait di bawah koordinasi Komisi IV DPR RI. Ia berharap koordinasi tersebut mampu mempercepat pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan nasional di wilayah-wilayah yang terdampak bencana.

Menurutnya, kehadiran negara melalui kebijakan yang responsif dan berpihak kepada rakyat sangat dibutuhkan, terutama bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya pada sektor-sektor produktif yang rentan terdampak bencana alam.

Quote