Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, angkat suara menanggapi tuduhan keterlibatannya dalam kasus yang disebut sebagai “suap ijon Bupati Bekasi” yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Rieke menilai tuduhan tersebut merupakan framing yang tidak berdasar dan mengganggu perjuangannya dalam memperjuangkan lahirnya Data Dasar Negara yang presisi.
“Saya selama ini diam diintimidasi seperti apa pun termasuk di internal fraksi dan partai, tanpa ada ruang argumentasi. Saya bukan tipikal mengadu ke Ketua Umum,” kata Rieke seperti dikutip dari akun Instagram @riekediahp, Selasa (13/1).
Rieke menegaskan, framing keterlibatannya dalam kasus suap tersebut sangat mengganggu perjuangan serius yang sedang ia lakukan bersama sejumlah pihak untuk menghadirkan Data Dasar Negara yang akurat dan presisi.
Menurutnya, data tersebut merupakan fondasi utama bagi perumusan program pemerintah dan penyaluran anggaran agar tepat sasaran.
“Siapa pun kalian, kalian keterlaluan mau jegal perjuangan kami untuk lahirnya Data Dasar Negara yang Presisi dengan cara-cara menjijikan: Framing terlibat kasus suap ijon Bupati Bekasi,” tulisnya.
Ia juga menegaskan bahwa apabila memang terdapat indikasi keterlibatan dirinya dalam perkara tersebut, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempuh jalur hukum yang benar dengan mengirimkan surat panggilan resmi, bukan membiarkan tuduhan liar berkembang di ruang publik.
“@official.kpk kalau memang ada indikasi saya terlibat, silakan kirim surat panggilan, alamat rumah dan alamat tempat saya kerja jelas, tidak perlu framing saya dengan kasus korupsi menjijikan ‘suap ijon’,” ucap Rieke.
Lebih lanjut, Rieke menegaskan komitmennya selama ini bukan pada popularitas maupun kepentingan jabatan politik, melainkan pada perjuangan menghadirkan data rakyat yang akurat. Ia menilai data yang valid merupakan “nyawa rakyat”, karena menjadi penentu utama agar bantuan sosial dan program pemerintah benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.
“Saya tahu saya hanya anggota biasa di partai, maupun fraksi, tapi saya tidak akan mundur ikuti arahan Ibu Megawati yang perjuangkan data negara, yang mencita-citakan prinsip dalam roadmap pertama Indonesia ‘Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana’ dijalankan,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Rieke juga menyinggung alokasi anggaran sebesar Rp6 triliun untuk Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2026. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus dibarengi dengan jaminan akurasi data, khususnya data fakir miskin, agar tidak terjadi kesalahan kebijakan yang berdampak luas bagi rakyat.
Rieke menambahkan bahwa perjuangan menghadirkan data negara yang akurat sejalan dengan gagasan teknokratik para pendiri bangsa, salah satunya Soemitro Djoyohadikusumo, yang menempatkan data sebagai dasar utama dalam perencanaan dan pembangunan nasional.
Di akhir pernyataannya, Rieke mengajak KPK untuk menuntaskan secara transparan berbagai kasus yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan suap ijon di Bekasi dan persoalan lainnya, dengan menyuarakan tagar #UsutTuntasSuapIjonBekasi, #UsutTuntasKasusCSRBI, dan #UsutTuntasBPS.
