Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik, Puan Maharani, menjelaskan posisi dan makna PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang dalam sistem demokrasi nasional di tengah pemerintahan Prabowo-Gibran.
Penegasan tersebut disampaikan Puan di hadapan ribuan kader Banteng dalam Rakernas I sekaligus perayaan HUT ke-53 PDI Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (11/1/2026).
“Posisi partai politik di luar partai-partai kabinet pemerintah pada dasarnya adalah penyeimbang kekuasaan dalam sistem demokrasi. Perannya adalah mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat,” kata Puan.
Menurut Puan, bagi PDI Perjuangan, posisi sebagai partai penyeimbang bukanlah sikap pasif apalagi sekadar menunggu keadaan. Penyeimbang justru dimaknai sebagai kehadiran aktif untuk menjaga arah perjalanan bangsa agar tetap setia pada cita-cita kemerdekaan dan kepentingan rakyat banyak.
“Kita mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat, namun kita juga berkewajiban mengingatkan ketika kekuasaan mulai menjauh dari nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Puan menegaskan, sikap tersebut merupakan watak dasar PDI Perjuangan sejak awal berdiri, yakni konsisten berpihak kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Ia menekankan bahwa loyalitas partai tidak pernah bergeser dari kepentingan nasional dan konstitusi negara.
“Inilah watak PDI Perjuangan sejak awal: yaitu setia pada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” tegas cucu Bung Karno ini.
Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa pembangunan nasional harus tetap berjalan demi kesejahteraan rakyat, terlepas dari posisi PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintahan. Menurutnya, peran penyeimbang justru menjadi penting untuk memastikan pembangunan tetap berada pada rel yang benar.
“Apakah karena kita tidak menjadi pemerintah, pembangunan harus berhenti? tentu saja tidak! Oleh karena itu kita harus mengawal secara kritis jalannya pemerintahan agar dari waktu ke waktu rakyat merasakan hidupnya semakin baik,” ujarnya.
Secara umum, Puan menjelaskan bahwa tujuan PDI Perjuangan sebagai Partai Penyeimbang mencakup tiga hal utama. Pertama, menjaga agar jalannya pemerintahan negara tetap sesuai dengan konstitusi dan kepentingan publik. Kedua, memastikan pembangunan nasional terus berjalan maju demi kesejahteraan rakyat. Ketiga, memposisikan partai agar memiliki relasi politik yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam kesempatan tersebut, Puan juga mengingatkan kembali misi ideologis PDI Perjuangan dalam membumikan nilai-nilai Pancasila, yang intisarinya adalah semangat gotong royong sebagaimana tercermin dalam Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Semangat itulah yang terus digunakan PDI Perjuangan sebagai fondasi perjuangan dalam membangun Indonesia.
“Pidato 1 Juni 1945 Bung Karno adalah identitas kita, DNA kita, yang akan selalu menjadi panduan kita bersama dalam berjuang untuk Indonesia,” pungkasnya.
