Jakarta, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang menutup rangkaian peringatan Bulan Bung Karno 2026 dengan menggelar tawasulan, Rabu (24/6/26) malam.
Kegiatan yang digelar di halaman kantor DPC PDI Perjuangan di Desa Ngadilangkung, Kepanjen ini, menjadi penutup sejumlah agenda yang terlaksana sepanjang bulan Juni. Mulai penghijauan hingga khataman Al-Qur'an.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut juga menjadi bentuk penegasan PDI Perjuangan tidak hanya dikenal sebagai partai nasionalis. Tetapi juga memiliki nilai-nilai religius yang kuat.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
"Kami ingin menunjukkan kepada warga masyarakat terkait dengan bahwa PDI Perjuangan itu tidak saja partai nasionalis, tetapi PDI Perjuangan adalah partai nasionalis religius," ujarnya.
Didik menilai sosok Bung Karno memiliki dimensi spiritual yang kuat selama perjuangannya membangun bangsa. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa sosok proklamator tersebut tetap dikenang hingga saat ini.
"Tadi Ir. Soekarno dalam lawatannya ke negara-negara di dunia, beliau memiliki sebuah kemampuan spiritual yang luar biasa. Bahkan NU pun menobatkan beliau menjadi bagian Waliyyullah," katanya.
Dalam kesempatan itu, Didik juga menegaskan posisi politik PDI Perjuangan saat ini sebagai partai penyeimbang pemerintah. Menurutnya, partai berlambang banteng moncong putih tersebut akan tetap mendukung program pemerintah yang dinilai baik, namun tidak akan segan memberikan kritik apabila diperlukan.
"PDI Perjuangan hari ini menjadi satu-satunya partai, di luar Nasdem dan PKS, yang tidak bergabung. Tapi PDI Perjuangan menjadi tidak partai oposisi, tetapi kita penyeimbang," tegasnya.
Salah satu perhatian yang disampaikan dalam dialog tersebut adalah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Didik menegaskan PDI Perjuangan mendukung program tersebut, namun pelaksanaannya perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Bagaimana MBG itu pelaksanaannya harus diatur sedemikian rupa. Tidak harus secara keseluruhannya dengan jumlah total yang besar, tetapi dimungkinkan diberikan rule model terlebih dahulu, pencatatan terhadap warga atau anak-anak kita yang berwenang untuk menerima," katanya.
Ia mencontohkan, wilayah yang masih memiliki tingkat kemiskinan tinggi dapat menjadi prioritas penerima MBG, sementara daerah yang sudah mandiri secara ekonomi dapat diarahkan pada program lain, seperti bantuan pendidikan.
"Di saat desa-desanya sudah menjadi desa mandiri, secara ekonomi warga masyarakatnya sudah cukup, nah seyogyanya program MBG itu bisa dialihkan dengan program-program yang lain, satu di antaranya adalah biaya pendidikan," tuturnya.
