Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyampaikan hal ini dalam Podcast Sudut Dengar Parlemen Radio TV Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta.
Dalam wawancara itu, Charles menyoroti lemahnya standar kebersihan dapur penyedia MBG, lamanya waktu penyajian, serta minimnya pengawasan di lapangan. Berikut petikan lengkap wawancaranya dikutip dari Podcast Sudut Dengar Parlemen milik TV Radio Parlemen DPR beberapa waktu lalu.
Banyak kasus keracunan terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis. Bagaimana Anda melihat persoalan ini?
Saya menilai program ini harus dievaluasi total. Tujuan utamanya sangat baik, yaitu menekan angka gizi buruk dan membantu pemenuhan gizi anak sekolah. Tapi pelaksanaannya masih jauh dari standar. Kita tidak boleh menutup mata terhadap banyaknya kasus keracunan yang muncul di berbagai daerah. Ini persoalan serius karena menyangkut keselamatan anak-anak.
Apa temuan utama di lapangan yang membuat Anda mendorong evaluasi menyeluruh?
Banyak dapur penyedia MBG yang tidak memenuhi standar higienitas. Ada dapur yang tidak memiliki saluran air bersih, tidak punya perangkap serangga, bahkan alat masaknya sudah karatan. Para pekerjanya pun banyak yang tidak memakai alat pelindung diri seperti celemek atau penutup kepala. Padahal ini makanan untuk anak-anak sekolah, seharusnya sangat ketat pengawasannya.
Apakah Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama sudah menjalankan fungsi pengawasan dengan baik?
Saya kira belum maksimal. Sudah waktunya BGN mengevaluasi sistem yang berjalan sekarang. Selama ini mereka lebih fokus pada distribusi dan target kuantitatif, tapi aspek kualitas dan keamanan pangan masih lemah. Padahal kedua hal ini justru yang paling menentukan keberhasilan program.
Bagaimana kondisi proses penyimpanan dan distribusi makanan di lapangan?
Masalah besar terjadi di sini. Banyak dapur menyiapkan makanan sejak tengah malam, sementara makanan baru tiba di sekolah pukul 9 atau 10 pagi. Jeda 7–8 jam ini sangat berisiko menimbulkan kontaminasi bakteri dan jamur, apalagi kalau disimpan di suhu ruang tanpa pendingin. Jadi meskipun bahan awalnya baik, kalau penanganannya salah, tetap bisa berbahaya.
Apakah ada sanksi yang diberikan terhadap dapur yang menyebabkan kasus keracunan?
Sampai saat ini belum ada sanksi tegas. Biasanya hanya peringatan atau imbauan, padahal dampaknya bisa fatal. Saya mendorong agar ada aturan yang jelas: jika dapur terbukti lalai dan menyebabkan keracunan, operasionalnya harus dihentikan sementara sampai memenuhi standar. Kita tidak boleh kompromi dalam urusan keselamatan pangan anak-anak.
Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar dapur MBG memenuhi standar keamanan?
Pertama, lakukan sertifikasi dapur dan tenaga masak. Kedua, pastikan setiap dapur memiliki pengawasan rutin dari dinas kesehatan setempat. Ketiga, libatkan ahli gizi dalam setiap tahap perencanaan menu dan penyajian. Kalau semua ini dijalankan, kasus seperti keracunan bisa diminimalisir.
Anda sempat menyebut perlu melibatkan sekolah dan orang tua. Bisa dijelaskan lebih jauh?
Ya, saya kira pelaksanaan MBG sebaiknya dikembalikan ke sekolah. Sekolah punya fasilitas dapur, kantin, dan tenaga masak. Kalau sekolah dan komite orang tua dilibatkan, mereka akan memastikan makanan aman dan layak dikonsumsi. Selain itu, ekonomi lokal di sekitar sekolah juga ikut bergerak karena bahan makanan bisa dibeli dari pasar atau petani sekitar.
Bagaimana dengan aspek gizi dalam program MBG ini? Apakah sudah sesuai kebutuhan anak-anak?
Dari hasil pantauan kami, banyak menu yang tidak seimbang secara gizi. Ada yang terlalu banyak karbohidrat, tapi rendah protein dan serat. BGN harus bekerja sama dengan ahli gizi dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan setiap porsi benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Jangan hanya kenyang, tapi juga sehat dan bergizi.
Apakah Anda melihat ada potensi penyimpangan anggaran di balik lemahnya pelaksanaan program ini?
Potensi itu selalu ada jika pengawasan lemah. Karena itu, transparansi harus dijalankan dari hulu ke hilir. Sistem pelaporan harus terbuka, termasuk siapa penyedia bahan, berapa biaya per porsi, dan bagaimana proses distribusinya. Komisi IX akan terus mendorong agar BGN memperbaiki tata kelola anggaran MBG supaya tidak ada ruang bagi penyimpangan.
Apa pesan Anda bagi para pelaksana dan pemangku kepentingan program ini?
Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah baik untuk menciptakan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. Tapi niat baik tidak cukup tanpa pelaksanaan yang benar.
Saya berharap pemerintah, sekolah, dan masyarakat bersama-sama memastikan setiap anak yang menerima makanan bergizi juga mendapatkan makanan yang aman, bersih, dan layak. Jangan sampai program mulia ini justru menimbulkan korban.
Kami akan terus mengawal program MBG agar pelaksanaannya lebih profesional dan berstandar tinggi. Kita semua ingin anak-anak tumbuh sehat dan cerdas. Itu hanya bisa terjadi kalau kita serius memastikan keamanan dan kualitas makanan mereka.
