Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Putra Nababan gerak cepat mengirimkan bantuan ke titik-titik terparah. Hal ini sebagai bentuk keprihatinan dan kekecewaan atas kinerja Pemda DKI yang berujung pada penderitaan warga korban banjir,
Baca: Banjir Jakarta, Hasto: Karena Asumsi Air Akan Masuk ke Bumi
“Kita terus mengkritik sesuai tugas yang diberikan Negara. Tapi bantuan harus segera kita salurkan kepada warga yang menjadi korban banjir akibat kebijakan Pemda DKI yang tidak mampu mengantisipasi curah hujan,” ujar anggota DPR RI dapil Jakarta Timur ini, Sabtu (20/2).
Menurut Putra, warga saat ini membutuhkan makan siap saji yang sesuai dengan protokol kesehatan karena saat ini Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19. Selain itu juga perlu makanan dan minuman yang bisa meningkatkan stamina tubuh mereka.
“Warga kita sedang menjaga imunitas tubuh akibat pandemi Tapi sekarang harus menderita karena dilanda banjir. Makanan siap saji harus yang tertutup dan tidak mudah basi. Selain itu, warga juga perlu makan telur dan minum Susu. Anak-anak balita juga kita bantu agar mereka tidak mudah sakit,” tutur Mantan pemimpin redaksi ini.
Rumah-rumah yang dilanda banjir, menurut Putra harus dibersihkan agar mereka terhindar dari penyakit. Untuk itu, ia juga menyalurkan kain pel, cairan pembersih lantai dan ember.
"Warga di Cipinang Melayu, Kampung Melayu, Kampung Makssar, Pondok Bambu, Cakung, Pulo Gadung sudah mengirimkan laporan banjir sejak kemarin hingga hari ini," kata Putra Nababan.
Putra lantas mengingatkan tentang program naturalisasi dan normalisasi sungai yang dulu pernah jadi jargon kampanye pimpinan provinsi ini. "Terbukti tidak efektif karena tetap saja banjir, bahkan tambah parah . Ini warga sudah makin susah banjir di era pandemi," katanya.
Selain itu Putra juga mengkritik Pemda yang tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Sudah tahu Jakarta itu kerap menjadi langganan banjir, Pemda tidak gerak cepat membuat program terpadu untuk mengatasi banjir. "Kita bisa lihat hampir sepanjang tahun lalu, tidak ada lagi kegiatan mengeruk sungai atau melakukan upaya perbaikan tanggul di beberapa tempat yang jadi langganan banjir. Bahkan untuk memperbaiki titik titik resapan air juga tidak ada," katanya.
Kondisi ini tentu saja membuat Putra yang juga merupakan Anggota Komisi X DPR itu mempertanyakan kinerja Kepala Daerah DKI Jakarta Anies Baswedan. Misalnya ingin melakukan normalisasi sungai, memperbanyak sumber resapan air hingga banjir surut dalam enam jam adalah pepesan kosong.
“Seperti yang telah disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto bahwa banjir di Jakarta adalah persoalan manajemen, persoalan tata ruang, dan persoalan keberanian mengambil keputusan,” kata Putra.
Baca: Megawati Ajak Kader PDI Perjuangan Wujudkan Politik Hijau
Seperti program sampah saja, tambah Putra, Pemda DKI juga tidak punya program yang jelas. Padahal jika itu dapat dikelola secara baik dan mandiri, maka pengelolaan wilayah hulu DAS dapat diatasi dengan baik.
"Sampah harusnya dapat diurai dengan menggunakan teknologi yang sederhana. Tapi Pemda seolah tidak ada upaya untuk mengatasi sampah terutama yang berada di daerah aliran sungai," katanya.
