Jakarta, Gesuri.id - Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Dr. Lily, MBA, menagih komitmen Wali Kota Medan untuk menjadikan 41 unit Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan menilai penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama harus menjadi prioritas dalam pembenahan sistem kesehatan di Kota Medan.
“Kami mempunyai kesamaan pandangan. Dengan Ranperda baru ini, warga akan merasakan kehadiran pemerintah secara nyata di saat mereka sakit,” ujar Lily dalam Sidang Paripurna Penyampaian Jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Tanggapan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, Senin (16/11/2026).
Sidang paripurna yang berlangsung di DPRD Kota Medan tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan, Drs. Wong Cun Sen, didampingi Wakil Ketua Hj. Sri Rezeki dan H. Zulkarnaen.
Dalam kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungan penuh terhadap pembahasan Ranperda inisiatif DPRD tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Fraksi juga mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas rancangan peraturan tersebut, dengan tetap memberikan sejumlah catatan kritis.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Medan terhadap Ranperda tersebut. Secara khusus, fraksi menilai terdapat kesamaan arah kebijakan dalam mendorong sistem kesehatan yang lebih promotif dan preventif, memperkuat pelayanan primer, serta membangun alur rujukan yang jelas.
Selain itu, sejumlah aspek penting turut menjadi perhatian, mulai dari prioritas pertolongan darurat sebelum penyelesaian administrasi, keterbukaan informasi ketersediaan kamar, kepastian obat, perlindungan pasien dan tenaga kesehatan, hingga transparansi pembiayaan.
Lily mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tanggung jawab pembangunan kesehatan tidak hanya berada di tangan pemerintah dan rumah sakit, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.
Karena itu, edukasi kesehatan yang bersifat promotif dan preventif harus terus digencarkan melalui Puskesmas. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penyuluhan bahaya narkoba serta penguatan kegiatan Posyandu bagi balita dan lanjut usia.
Namun, persoalan yang menjadi sorotan utama Fraksi PDI Perjuangan adalah sistem rujukan pasien, terutama keterbatasan ruang rawat inap di rumah sakit penyedia layanan atau provider. Kondisi tersebut dinilai kerap merugikan pasien BPJS Kesehatan Kelas III yang membutuhkan pelayanan.
“Mohon hal ini diperhatikan dan tidak terulang kembali ke depannya,” pinta Lily.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar dua rumah sakit milik Pemko Medan, yakni RSUD dr. Pirngadi Medan dan RSUD H. Bachtiar Djafar, diberdayakan secara maksimal.
Penguatan kedua rumah sakit itu perlu dilakukan melalui pembenahan gedung dan ruang rawat inap, pengadaan alat kesehatan modern, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan paramedis, serta integrasi administrasi dengan seluruh Puskesmas di Kota Medan.
Pada bagian akhir penyampaian jawaban fraksi, Lily juga menekankan pentingnya pengaturan mekanisme pengaduan masyarakat dalam Perda Sistem Kesehatan Kota Medan. Selain itu, regulasi tersebut perlu memuat sistem pengawasan mutu pelayanan, sanksi bagi pihak yang melanggar standar pelayanan, serta perlindungan bagi dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis dari ancaman kekerasan.
Fraksi PDI Perjuangan berharap Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan tidak berhenti sebagai regulasi administratif, tetapi menjadi landasan untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses, adil, aman, dan berkualitas bagi seluruh warga.

















































































