Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, mengapresiasi kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Kenaikan tersebut dinilai sebagai langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat perlindungan bagi pekerja di Bali.
“Ini langkah positif, walaupun belum sepenuhnya mengikuti KHL Bali Rp5,6 juta. Namun, upaya ini adalah langkah awal untuk mendekatkan UMP dengan KHL,” ungkapnya, Sabtu (21/11/2026).
UMP Bali 2027 mengalami kenaikan sebesar Rp1.351.828 dibandingkan UMP tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.207.459. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027.
Dalam keterangannya yang dikutip dari akun Instagram pribadinya, Parta menilai kenaikan upah tersebut menjadi langkah awal untuk mendekatkan standar pengupahan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat Bali yang diperkirakan mencapai Rp5,6 juta.
Ia menegaskan, kebijakan pengupahan harus terus diarahkan agar semakin sesuai dengan kebutuhan hidup layak para pekerja. Menurutnya, kenaikan UMP merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada pekerja.
Parta juga menyampaikan bahwa dirinya turut terlibat dalam perumusan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta mengikuti diskursus mengenai UMP Bali dan KHL.
Atas penetapan kenaikan UMP tersebut, Parta secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali Wayan Koster, Dewan Pengupahan, Kepala BRIDA Bali, serta seluruh pengusaha yang telah berupaya mendorong kebijakan pengupahan yang lebih baik.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali Wayan Koster, Dewan Pengupahan, Kepala BRIDA Bali, dan seluruh pengusaha atas upaya positif ini. UMP Bali naik Rp1.351.828,” ujarnya.
*Soroti Penetapan UMK dan Usaha Mikro Kecil*
Selain kenaikan UMP, Parta turut menyoroti ketentuan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Ia menjelaskan bahwa besaran UMK dapat ditetapkan sama dengan UMP atau lebih tinggi, tetapi tidak boleh lebih rendah dari UMP.
Sementara itu, terdapat ketentuan khusus bagi usaha mikro dan kecil yang tidak menerapkan ketentuan upah minimum sebagaimana perusahaan pada umumnya. Pengaturan upah pada usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Parta, penetapan kenaikan upah harus diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Hal ini penting agar kebijakan yang telah ditetapkan tidak hanya berhenti pada angka, tetapi benar-benar diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh para pekerja.
Karena itu, ia menekankan bahwa pengawasan menjadi pekerjaan selanjutnya untuk memastikan implementasi kebijakan pengupahan berjalan sesuai ketentuan.
“Selanjutnya tinggal melakukan pengawasan pelaksanaannya. Terima kasih,” tutup Parta.

















































































