Jakarta, Gesuri.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak SH, menyoroti menurunnya anggaran kesehatan Kota Medan dari Rp1,224 triliun lebih menjadi Rp1,201 triliun setelah perubahan. Ia menilai penurunan tersebut menunjukkan masih kurangnya perhatian Pemerintah Kota Medan dalam menangani persoalan kesehatan.
"Termasuk pelayanan Rumah Sakit (RS) dr Pirngadi Medan dan RSUD H Bachtiar Djafar masih perlu pembenahan secara serius terutama pengisian dokter spesialis," tegas Paul Mei Anton Simanjuntak SH, dikutip Rabu (23/9/2026).
Pemandangan umum tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki, H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra serta anggota dewan lainnya. Hadir juga Wali Kota Medan Rico Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap serta para pimpinan OPD Pemko Medan.
Paul mengatakan, selain persoalan dokter spesialis, kualitas pelayanan kesehatan, ketersediaan alat kesehatan serta tenaga medis dan dokter di Puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) masih minim.
Terkait pelayanan kesehatan, Paul Simanjuntak mengingatkan Wali Kota Medan agar tetap konsisten melakukan pengawasan secara ketat dan menyeluruh ke unit-unit pelayanan kesehatan milik Pemko Medan, seperti puskesmas dan Pustu.
Menurut Paul, pihaknya banyak menerima aspirasi masyarakat yang mengeluhkan menurunnya disiplin waktu para tenaga medis dan dokter yang bertugas. Termasuk ketersediaan obat dan alat kesehatan yang sering terlambat pendistribusiannya ke puskesmas.
"Sehingga pelayanan yang dirasakan warga menjadi berkurang," ucapnya.
Kemudian terkait dengan pencegahan dan penanggulangan stunting, khususnya di kawasan Medan Utara, Paul meminta persoalan tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan agar pencegahan dan penanganan stunting di Kota Medan dapat dilakukan sejak dini.
Sama halnya dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemko Medan melakukan renovasi fasilitas pelayanan kesehatan. Bangunan Puskesmas dan Pustu dinilai perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti.
Di kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menilai berbagai kebijakan Wali Kota Medan terkait penggunaan anggaran belum tepat sasaran dan tidak skala prioritas. Untuk pembangunan berkelanjutan, Pemko Medan diminta lebih fokus dan konsisten mengelola sumber daya keuangan secara optimal.
Menurut Paul Simanjuntak, keberhasilan pembangunan di Kota Medan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, 2024-2026, masih stagnan. Kondisi riil tersebut, menurutnya, terlihat dari daya beli masyarakat yang menurun secara drastis dan rendahnya transaksi yang terjadi di pasar.
Begitu juga dengan lapangan pekerjaan baru yang dinilai sangat terbatas karena kurangnya kepercayaan para investor untuk berinvestasi di Kota Medan.
"Angka kemiskinan meningkat dibuktikan semakin meningkatnya jumlah masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah," pungkasnya.
