Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Gantina, menyoroti maraknya ketidaksesuaian antara data desil dan kondisi sosial-ekonomi riil di lapangan. Ia mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) segera melakukan evaluasi serta koreksi menyeluruh agar penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Menurut Selly, DPR RI saat ini tengah mengkaji ulang berbagai variabel dan komponen yang digunakan sebagai dasar pengelompokan desil. Evaluasi ini penting untuk memastikan indikator kesejahteraan yang dipakai BPS masih relevan dengan situasi ekonomi masyarakat saat ini.
“Jadi, memang nanti kita akan mengevaluasi kira-kira variabel komponen ini apakah masih pas untuk dijadikan acuan atau tidak,” ujar Selly, dikutip Senin (2/11).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Ia menilai, pemutakhiran data yang akurat membutuhkan koordinasi lintas sektoral yang kuat. Pasalnya, banyak kementerian dan lembaga yang tidak hanya memiliki kewenangan memperbarui data, tetapi juga bertindak sebagai pengguna utama data kesejahteraan sosial tersebut.
Oleh karena itu, DPR RI berencana meminta BPS menggelar rapat koordinasi khusus guna menyelaraskan proses validasi data.
Berdasarkan temuan di lapangan, Selly mengungkapkan masih banyak anomali data di mana pengelompokan desil dari BPS tidak sinkron dengan fakta faktual warga.
“Karena pada kenyataannya, setelah kita lakukan temuan di lapangan, kondisi di lapangan desil-desil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sudah dikeluarkan oleh BPS,” tegasnya.
Meskipun proses transisi dari data Perlindungan Sosial (Perlinsos) menuju pengelompokan desil terbaru membutuhkan waktu, Selly meminta BPS tidak menunda koreksi terhadap data yang terbukti keliru.
“Maka untuk itu, desil yang sudah dikeluarkan BPS mohon untuk dilakukan koreksi meskipun Perlinsos sudah dikeluarkan,” imbuhnya.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan tersebut, Selly berharap pembenahan data ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di Kota dan Kabupaten Cirebon. Ia ingin warga mendapat akses informasi yang akurat, peluang peningkatan taraf hidup, serta perlindungan sosial yang layak.
“Harapan saya setelah agenda ini, seluruh warga Kota Cirebon maupun Kabupaten Cirebon bisa mendapatkan akses informasi yang betul-betul akurat,” kata Selly.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran negara untuk menuntaskan persoalan mendasar di masyarakat, mulai dari pencegahan anak putus sekolah akibat keterbatasan biaya hingga perluasan akses bansos yang adil.
“Yang paling terpenting, tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Kemudian, mereka bisa mendapatkan bantuan yang tepat sasaran, dan yang paling terpenting mereka bisa lebih dekat lagi dengan wakil rakyatnya,” pungkasnya.
