Ikuti Kami

Pembangunan Infrastruktur Harus Diprioritaskan Untuk Rakyat

Kementerian PUPR juga mendapat tugas untuk membangun infrastruktur kerakyatan

Pembangunan Infrastruktur Harus Diprioritaskan Untuk Rakyat
Menteri PUPR di Kabinet Kerja 2014-2019, Basuki Hadimuljono.

Jakarta, Gesuri.id - Menteri PUPR di Kabinet Kerja 2014-2019, Basuki Hadimuljono mengatakan berbagai program pembangunan infrastruktur harus tetap diprioritaskan untuk rakyat, karena meningkatkan konektivitas antarwilayah yang selaras dengan konsep Indonesia sentris.

Baca: China Yakin Jokowi Mampu Antarkan Indonesia Lebih Maju 

"Selain infrastruktur yang besar, Kementerian PUPR juga mendapat tugas untuk membangun infrastruktur kerakyatan," kata Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (21/10).

Basuki juga memaparkan pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi.

Selain itu, ujar dia, Kementerian PUPR juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dengan skema padat karya tunai.

Sejumlah program infrastruktur kerakyatan dilaksanakan dengan skema padat karya tunai melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R).

Salah satunya adalah PISEW yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa) serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa.

Pada umumnya infrastruktur yang dibangun melalui dana PISEW adalah jalan produksi yang bertujuan memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Pelaksanaan pembangunannya dikerjakan oleh masyarakat desa setempat tidak menggunakan kontraktor.

Baca: Jokowi Minta Sri Mulyani Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional

Secara nasional dalam kurun waktu empat tahun (2015-2018), PISEW telah menyentuh 1.664 kecamatan dari total target 2015-2019 sebanyak 2.564 kecamatan. Program PISEW tahun 2018 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp540 miliar.

Dari jumlah tersebut, mayoritas digunakan untuk pembangunan jalan sebesar 84,9 persen dari total anggaran atau Rp 447,69 miliar, sedangkan sisanya digunakan untuk pembangunan drainase, jembatan, air bersih, sanitasi, dan tambatan perahu.

Quote