Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mengingatkan agar Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) benar-benar dijalankan secara terukur dan berkelanjutan sehingga mampu mendorong kemajuan nelayan, bukan justru membuat mereka stagnan dan sulit berkembang.
“Setelah 65 tahun kita membangun sektor kelautan dan perikanan, sekarang waktunya langkah yang lebih serius. Jangan hanya membangun kampung nelayan, tapi nelayannya tidak maju,” kata Rokhmin, dikutip Selasa (10/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Rokhmin saat menyoroti implementasi KNMP yang saat ini menjadi salah satu program strategis nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan di Indonesia.
Menurutnya, setelah lebih dari enam dekade pembangunan sektor kelautan dan perikanan, pendekatan yang digunakan harus lebih konkret dan berbasis pada daya dukung sumber daya laut.
Rokhmin menyebutkan, DPR RI telah menyetujui pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia. Model pelaksanaan program tersebut, kata dia, telah dibahas secara mendalam bersama kementerian terkait agar tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan riil nelayan di lapangan.
Ia juga berharap Kabupaten Cirebon dapat memperoleh kuota pembangunan lima kampung nelayan pada tahap awal pelaksanaan program tersebut.
“Saya mohon doa dan dukungannya agar Cirebon bisa mendapatkan lima kampung nelayan. Beberapa desa yang diusulkan antara lain Desa Citemu, Waruduwur, dan Mertasinga,” ujarnya.
Namun demikian, Rokhmin menekankan bahwa keberhasilan KNMP tidak hanya diukur dari jumlah kampung yang dibangun, melainkan dari pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas ekonomi nelayan. Ia menilai aspek keberlanjutan harus menjadi fondasi utama agar program tidak bersifat jangka pendek.
Ia menyoroti pentingnya perhitungan akurat terkait jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan setiap tahun agar tidak merusak ekosistem laut dan tetap menjaga keseimbangan sumber daya perikanan.
“Ini menyangkut kelestarian sumber daya perikanan. Jangan sampai penangkapan ikan melebihi daya dukung, karena itu justru akan merugikan nelayan sendiri dalam jangka panjang,” jelasnya.
Selain itu, Rokhmin menilai perlu adanya pengaturan jumlah kapal yang beroperasi di setiap wilayah tangkap, serta penyesuaian fasilitas pendukung dengan volume hasil tangkapan. Menurutnya, ketidakseimbangan antara kapasitas produksi dan infrastruktur penunjang dapat menimbulkan inefisiensi dan pemborosan anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya penanganan pasca-panen yang tepat agar nilai jual ikan meningkat dan nelayan memperoleh keuntungan yang lebih baik.
“Untuk ikan bernilai ekonomi tinggi seperti kakap dan udang, harus segera dibekukan dengan es agar kualitasnya terjaga. Sementara ikan yang akan dijadikan ikan asin bisa langsung diproses dengan penggaraman,” paparnya.
Rokhmin mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur seperti pabrik es dan cold storage harus disesuaikan dengan kapasitas produksi harian di masing-masing daerah. Perencanaan yang tidak realistis, menurutnya, justru berpotensi membuat program gagal dan nelayan tetap berada dalam kondisi ekonomi yang lemah.
“Kalau tidak direncanakan dengan matang, program sebesar apa pun akan sia-sia dan nelayan tetap terpinggirkan,” pungkasnya.
