Bekasi, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudy Heryansyah, mengevaluasi dukungan masyarakat serta tingkat kepuasan konstituen saat menggelar kegiatan sosialisasi aspirasi di wilayah Medan Satria dan pertemuan dengan kader menjelang bulan suci Ramadan, Jumat (13/2/2026).
"Waktunya masih panjang. Untuk konstituen Utara, saya belum fokus, tetapi pada tahun 2027 program akan lebih terarah ke sana," kata Rudy.
Dalam agenda tersebut, Rudy mengakui bahwa dukungan suara di wilayah Bekasi Utara belum signifikan dibandingkan Medan Satria yang menjadi basis suaranya. Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk tetap hadir dan menyerap aspirasi masyarakat di seluruh wilayah konstituen.
“Alhamdulillah, masyarakat menilai bahwa memilih saya bukanlah keputusan yang salah. Janji-janji yang telah dibuat mulai terpenuhi,” ujarnya.
Ia menambahkan, partainya akan terus melibatkan warga dalam berbagai agenda selanjutnya guna memastikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya sebagai wakil rakyat tetap terjaga.
Selain menyampaikan evaluasi politik, Rudy juga menegaskan komitmennya dalam membantu kebutuhan sosial warga, mulai dari dukungan kegiatan keluarga, bantuan pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
"Saya mengedukasi masyarakat agar penggunaan dana benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai ada temuan yang tidak perlu. Fokus tetap pada kebutuhan lingkungan," tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dirinya menyediakan unit ambulans swasta yang ditempatkan di DKM RW 9 dan RW 10. Ambulans tersebut telah dimanfaatkan warga, termasuk masyarakat di luar wilayah Pejuang.
Dalam dialog reses, sejumlah warga turut menyampaikan keluhan terkait partisipasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS. Menanggapi hal tersebut, Rudy menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi telah memfasilitasi program tersebut melalui APBD serta menyalurkan dana hibah yang diinisiasi DPRD.
Ia pun mengingatkan agar dana hibah sebesar Rp 100 juta per RW digunakan secara bijak dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengingat potensi implikasi hukum apabila terjadi penyalahgunaan anggaran.
