Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, menyoroti tingginya biaya produksi yang masih menjadi persoalan serius bagi petani di Kabupaten Bondowoso di tengah dorongan pemerintah untuk mencapai target swasembada pangan nasional.
Menurutnya, kenaikan harga pupuk dan pestisida terus membebani petani meski sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Kami di Komisi IV sudah mengingatkan Kementerian Pertanian terkait kebutuhan pupuk petani. Sekarang sudah ada peningkatan kuota pupuk subsidi untuk petani,” kata Sonny, dikutip Jumar (22/5/2026).
Sonny menjelaskan, sektor pertanian selama ini memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso. Namun, di balik kontribusi tersebut, para petani masih menghadapi persoalan tingginya biaya produksi dan ketidakstabilan harga kebutuhan pertanian.
Ia mengakui situasi ekonomi global turut memengaruhi harga pupuk maupun pestisida di dalam negeri. Meski demikian, menurutnya, dampak kondisi global tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada petani.
“Situasi global memang mempengaruhi, tetapi itu bukan menjadi beban masyarakat. Pemerintah yang harus memikirkan itu,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Sony menilai kesejahteraan petani tidak cukup hanya dilihat dari hasil panen semata. Menurutnya, petani juga memiliki kebutuhan hidup lain seperti pendidikan anak, kesehatan, hingga kebutuhan sosial keluarga yang harus dipenuhi.
“Kalau sektor buruh punya standar UMR berdasarkan kebutuhan hidup minimum, petani juga sama. Mereka punya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang harus dipikirkan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sony juga mengapresiasi perbaikan distribusi pupuk subsidi yang dinilai mulai lebih tepat sasaran, baik dari sisi jumlah maupun ketepatan waktu penyaluran kepada petani.
Selain itu, ia menilai kebijakan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram cukup membantu menjaga nilai jual hasil panen petani.
“Kalau ada harga gabah di bawah Rp6.500, silakan laporkan ke saya, ke rumah aspirasi, atau ke Bulog. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti pupuk dan harga gabah, Sony juga mendorong modernisasi sektor pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Ia mengaku siap memperjuangkan kebutuhan kelompok tani, mulai dari bantuan alsintan hingga bibit pertanian sesuai kebutuhan masyarakat.
“Bibit jagung misalnya, kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” umgkapnya.
Namun demikian, Sony mengingatkan agar bantuan alsintan dikelola secara profesional supaya tidak cepat rusak dan menimbulkan persoalan di tingkat kelompok tani. Menurutnya, masih banyak bantuan alat pertanian pemerintah yang tidak bertahan lama akibat lemahnya perawatan dan pengaturan penggunaan.
“Alsintan itu terbatas, sementara masa tanam hampir bersamaan. Kalau tidak diatur dengan baik bisa menimbulkan ketidakpuasan antaranggota,” paparnya.
Karena itu, ia mendorong kelompok tani maupun gabungan kelompok tani (gapoktan) membentuk unit jasa alsintan agar penggunaan alat pertanian dapat lebih tertata dan merata.
Selain persoalan sarana pertanian, Sony juga menyoroti minimnya jumlah penyuluh pertanian lapangan (PPL) di daerah. Ia menilai kekurangan tenaga penyuluh menjadi kendala serius dalam pengembangan sektor pertanian di tingkat desa.
“Kalau penyuluh pertanian kurang, ini akan menjadi kendala besar. Padahal undang-undang mengamanatkan satu desa satu penyuluh,” jelasnya.
Sony menyebut Komisi IV DPR RI telah memanggil Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB untuk membahas solusi kekurangan tenaga penyuluh pertanian, termasuk persoalan tenaga SPPL yang belum lolos seleksi.
