Jakarta, Gesuri.id - Capres Ganjar Pranowo memiliki strategi jitu dalam rangka menekan angka kemiskinan ekstrem yaitu dengan langsung melakukan evaluasi dan percepatan intervensi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE).
Baca: Ganjar Tegaskan Larangan Pungli Dalam Bentuk Apapun
Ganjar Pranowo menyampaikan intervensi dan evaluasi dilakukan untuk percepatan dengan beberapa langkah yang diambil dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Kita akan kejar angka kemiskinan dengan percepatan memastikan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data yang terverifikasi dari Kecamatan ataupun Desa. Maka akan segera kita akan lakukan aksi dan kita akan mengerahkan seluruh sumber daya. Saya juga menyampaikan terimakasih atas partisipasi masyarakat dalam proses percepatan penurunan kemiskinan ekstrem bisa berjalan. Saya juga berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten dan OPD sudah mekalukan inisiatif sehingga penanganan jauh lebih komprehensif,” jelas Ganjar saat rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan dan percepatan intervensi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) bersama 17 Kabupaten dan Kota termasuk Kabupaten Klaten melalui virtual, baru-baru ini.
Diikuti Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jateng, Kepala OPD Provinsi Jateng, Kepala Daerah di 17 Kabupaten dan Kota miskin ekstrem prioritas, Kepala OPD di 17 Kabupaten dan Kota miskin ekstrem prioritas.
Selanjutnya Ganjar melakukan evaluasi dari beberapa indikator kemiskinan ekstrem seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Listrik, Air, Jamban, Risiko stunting, Anak Tidak Sekolah (ATS), Disabilitas, dan Warga Tidak Bekerja
"Tolong taggingnya di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ)diberikan dan kesulitan bisa disampaikan. Mohon bantuannya nanti dari Provinsi akan menginput data agar nanti datanya lebih baik, karena kita akan kejar akhir tahun ini performer kemiskinan ekstrem ini bisa bagus. Sehingga segera kita eksekusi bersama-sama,” jelas Ganjar.
Baca Ini Makanan Sederhana Favorit Ganjar yang Bikin Bahagia
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ema Rachmawati melaporkan yang masih menjadi tugas dari Kabupaten dan Kota adalah tagging di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ). “Kemudian mendorong stake holder untuk berpartisipasi melaksanakan intervensi PKE di Jateng. Meningat target PKE di Jateng pemenuhan layanan dasar (RTLH, Listrik, Air, Jamban, dan tenaga kerja) sampai akhir tahun 2023 karena masih belum banyak terintervensi. Sehingga perlu adanya langkah-langkah dan koordinasi dan strategi yang konkret dalam pemenuhannya,” terang Ema.
Sementara Kepala Bappedalitbang Klaten Pandu Wirabangsa menyampaikan progres Kabupaten Klaten dalam penanganan kemiskinan ekstrem. “PR (Pekerjaan Rumah) terbesar untuk Klaten adalah terkait listrik. Sehingga secara umum nanti kita akan segera koordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jateng sekaligus dilakukan koordinasi terkait verivikasi dan validasi dilapangan,” kata Pandu.
