Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan sindiran pedas kepada Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Deddy melalui media sosial pribadinya, menyebut Pigai makan gaji buta.
Deddy mempertanyakan keberadaan Pigai dalam penanganan kasus penganiayaan terhadap Andrie Yunus. Dalam unggahan tersebut, Deddy menegaskan, “Di mana muka si Pigai sebagai Menteri HAM dalam kasus penganiayaan aktivis KontraS? Makan gaji buta doang, gak ada guna!” tulis Deddy dalam akun media sosialnya pada Rabu (18/3/2026).
Selain mengkritik kinerja Pigai, Deddy juga mengajak publik untuk memberikan dukungan dalam proses penyembuhan Andrie Yunus yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Ia turut mengunggah gambar solidaritas sebagai bentuk dukungan kepada aktivis yang menjadi korban kekerasan ini.
“Bagi yang peduli dengan perjuangan anak-anak muda kritis untuk mengawal demokrasi dan HAM, silakan ikut berkontribusi bagi proses penyembuhan Andrie Yunus,” ujar Deddy.
Sebagai anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus juga menegaskan bahwa setiap sumbangan yang diberikan bukan hanya untuk penyembuhan korban, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh kekuasaan.
“Sumbangan Anda juga berarti ikut melawan kekerasan brutal oleh para budak kekuasaan!” cetus Deddy.
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai telah merespons insiden penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus dengan mengutuk keras tindakan kekerasan tersebut. Pigai menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan dan harus segera diproses melalui jalur hukum yang objektif.
“Saya sebagai Menteri HAM mengutuk keras penyiraman air keras tersebut. Saya meminta aparat kepolisian untuk segera mencari pelaku dan mengusut tuntas apa motif di balik kejadian ini,” ujar Pigai pada Sabtu (14/3/2026).
Pigai juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warganya dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum yang dapat mengancam keselamatan serta kehormatan individu.
“Negara melarang segala bentuk kekerasan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum yang menyerang individu atau kehormatan warga negara,” tambah Pigai.
Menteri HAM itu pun menekankan pentingnya respons cepat dari aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku dari tindak kekerasan tersebut dan memastikan proses hukum berjalan dengan transparansi serta akuntabilitas.
“Reaksi cepat aparat penegak hukum sangat dibutuhkan saat ini,” pungkasnya.
