Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut segera mencarikan solusi bagi Kokom (52), seorang janda miskin yang rumahnya ambruk dan kini terpaksa tinggal dengan cara mengontrak. Yudha menilai kondisi Kokom membutuhkan perhatian dan bantuan agar dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.
"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Yuda Puja Turbawan, anggota DPD Garut. Hari ini bersama Dinsos Garut kita mengunjungi Ibu Kokom ini di Kampung Dangdeur RT 3 RW 6, Desa Mekarsari, Kecamatan Bayongbong di hari Kamis, 20 Agustus 2026 ini. Saya mendapat laporan dari Pak RW mengenai Ibu Kokom yang kondisi rumahnya sangat tidak layak huni, namun memang ternyata ini rumahnya di atas tanah PT KAI ( PJKA), sehingga memang akan sangat sulit mendapatkan bantuan rutilahu baik dari APBD maupun APBN," kata Yudha.
Yudha mengunjungi Kokom di Kampung Dangdeur, RT 3 RW 6, Desa Mekarsari, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Kamis (20/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia bersama Tagana Dinas Sosial Kabupaten Garut melihat langsung kondisi tempat tinggal Kokom. Turut hadir Pemerintah Desa Mekarsari dan Ketua RW 06.
Dalam kesempatan tersebut, Yudha memberikan bantuan pribadi berupa sembako dan uang tunai kepada Kokom. Dinas Sosial Kabupaten Garut juga menyerahkan bantuan sembako serta sejumlah kebutuhan sehari-hari.
Kondisi rumah Kokom diketahui cukup memprihatinkan. Bagian dapur rumah tersebut telah ambruk, sementara bagian lainnya juga nyaris roboh sehingga sudah tidak layak untuk ditempati. Karena keterbatasan ekonomi, Kokom tidak mampu memperbaiki rumah tersebut dan akhirnya memilih mengontrak untuk sementara waktu.
Yudha mengaku prihatin melihat kondisi Kokom yang harus menghadapi persoalan tersebut seorang diri setelah suaminya meninggal dunia beberapa tahun lalu. Persoalan lahan menjadi kendala tersendiri karena rumah Kokom berdiri di atas tanah PT KAI (PJKA), sehingga sulit mendapatkan bantuan program rumah tidak layak huni (rutilahu) dari pemerintah.
Meski demikian, Yudha berharap Pemkab Garut dapat mencari skema bantuan lain melalui kolaborasi dengan pihak swasta maupun lembaga sosial. Ia mendorong agar sumber pendanaan alternatif dapat dimanfaatkan untuk membantu memperbaiki rumah Kokom.
"Namun, kepada Pak Bupati saya berharap ada kolaborasi pendanaan, dari CSR maupun Baznas, ya. Kita usahakan dana CSR dari BPR Garut atau entitas usaha lainnya," sambung Yudha.
Selain mendorong adanya bantuan, Yudha meminta Bupati Garut segera membentuk forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi wadah untuk menggalang bantuan bagi masyarakat kurang mampu yang tidak dapat mengakses program pemerintah karena terkendala status lahan.
"Harapan saya makanya Pak Bupati segera membentuk forum TJSLP, forum tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan agar banyak warga dhuafa seperti Ibu Kokom ini yang bisa dibantu," ujarnya.
Yudha mengatakan kondisi Kokom layak mendapat perhatian dari pemerintah maupun lembaga sosial. Ia berharap perbaikan rumah tersebut dapat menjadi salah satu prioritas bantuan meskipun terdapat kendala terkait status tanah.
"Yudha menerangkan, Ibu Kokom seorang janda yang suaminya meninggal beberapa tahun lalu dan ini rumahnya sempat ambruk di bagian belakang ya. Tadi saya sudah lihat. sementara ngontrak dulu. Tentu harapan saya ini bisa diprioritaskan untuk dibantu oleh Pemkap Garut untuk perbaikan rumahnya," ujarnya.
Di sisi lain, Yudha meminta Baznas Garut menindaklanjuti proposal bantuan yang telah diajukan Ketua RW setempat untuk Kokom. Ia berharap lembaga tersebut segera melakukan asesmen agar kondisi Kokom dapat dinilai secara langsung.
"Dan Pak RW sudah bilang ke saya sudah membuat proposal ke Basnas Garut. Nah, harapan saya Baznas, ketika ada proposal masuk, asesmen dulu karena Ibu Kokom ini sangat layak untuk dibantu perbaikan rumahnya," ujarnya.
Menurut Yudha, asesmen penting dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan berdasarkan kondisi dan tingkat kebutuhan masyarakat. Dengan asesmen tersebut, Baznas dapat menentukan apakah warga yang mengajukan bantuan layak mendapatkan dukungan untuk perbaikan rumah.
" Jadi, minimal asesmen dulu karena tentu tiap tahun kita APBD Garut memberikan hibah juga kepada Baznas agar Baznas ini bisa gerak cepat asesmen menengok warga, untuk apakah layak atau tidak untuk dibantu. Tentu ketika sudah ada asesmen, silakan diplanokan untuk dibantu atau tidak oleh Baznas Garut," katanya.
Kunjungan tersebut memberikan bantuan sementara bagi Kokom di tengah kondisi sulit yang dihadapinya. Namun, Yudha menegaskan persoalan tempat tinggal Kokom membutuhkan solusi yang lebih permanen agar ia tidak terus bergantung pada tempat tinggal kontrakan.
" Dari Dinsos memberikan bantuan sembako. Saya juga selaku anggota dewan memberikan bantuan sembako dan sedikit santunan uang untuk Ibu Kokom. Tapi tentunya harapan saya, pemkap Garut bisa mencari solusi agar Ibu Kokom bisa memiliki rumah tinggal kembali," pungkasnya.
