Ikuti Kami

Alarm FTSE Russell dan Hantu Oligarki di Lantai Bursa

Oleh: Konsultan Keuangan Perbanas Institute, Elvi Diana.

Alarm FTSE Russell dan Hantu Oligarki di Lantai Bursa
Konsultan Keuangan Perbanas Institute, Elvi Diana.

Jakarta, Gesuri.id - Keputusan penyedia indeks global FTSE Russell untuk tetap mempertahankan status pasar modal Indonesia pada level Secondary Emerging Market (pasar berkembang sekunder) patut disyukuri secara pragmatis, tetapi sama sekali tidak layak dirayakan dengan euforia.

Di balik napas lega tersebut, terselip tamparan keras yang jauh lebih substansial: pencoretan 14 saham emiten Indonesia dari konstituen FTSE Global Equity Index Series (GEIS) dalam evaluasi Desember 2026. Langkah ini menyasar emiten-emiten yang masuk dalam kategori High Shareholding Concentration (HSC) —sebuah terminologi teknokratis bagi saham-saham yang kepemilikannya terkonsentrasi secara ekstrem pada segelintir pihak pengendali, sehingga porsi saham beredar di publik (free float) sangat minim dan rentan dimanipulasi.

Pencoretan massal ini bukan sekadar penyesuaian teknis portofolio indeks global, melainkan alarm keras bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fenomena HSC di lantai bursa merupakan cerminan telanjang dari struktur oligarki ekonomi yang terinstitusionalisasi di pasar modal. Ketika sebuah perusahaan tercatat di bursa publik, namun kendali atas likuiditas dan pembentukan harganya tetap digenggam erat oleh segelintir pemegang saham mayoritas atau terafiliasi, esensi pasar modal sebagai ruang demokratisasi ekonomi dan alokasi modal yang efisien menjadi lumpuh.

Dalam literatur keuangan korporasi modern, gejala ini sejalan dengan peringatan klasik Andrei Shleifer dan Robert W. Vishny dalam teori tata kelola perusahaan (corporate governance). Mereka menjelaskan bahwa ketika kepemilikan terlampau terkonsentrasi, masalah keagenan bergeser dari konflik antara manajer dan pemegang saham menjadi konflik ekspropriasi: pemegang saham pengendali menggunakan kekuasaannya untuk meraup keuntungan privat atas kerugian pemegang saham minoritas dan investor publik. Saham-saham berkategori HSC sering kali tidak bergerak berdasarkan hukum permintaan dan penawaran yang sehat maupun fundamental kinerja perusahaan, melainkan dikendalikan oleh rekayasa likuiditas yang menciptakan ilusi kapitalisasi pasar.

Lebih jauh lagi, keberadaan saham-saham oligarkis ini merusak mekanisme penemuan harga (price discovery) yang dijelaskan Eugene Fama dalam Efficient Market Hypothesis. Pasar yang efisien menuntut ketersediaan informasi yang simetris serta likuiditas yang memadai agar harga sekuritas mencerminkan nilai intrinsiknya. Pada emiten HSC, pasokan saham yang dicekik di tangan pengendali membuat harga mudah dikerek naik atau dibanting turun dengan volume transaksi yang semu. 

Bagi investor institusional global —seperti pengelola dana pensiun dan sovereign wealth fund yang menjadi acuan FTSE Russell —pasar yang dipenuhi saham semacam ini menyimpan risiko likuiditas dan risiko tata kelola (governance risk) yang tidak dapat ditoleransi.

Dari sudut pandang ekonomi politik, Jeffrey Winters dalam teorinya mengenai oligarki menegaskan bahwa inti dari kekuatan oligarki adalah pertahanan kekayaan (wealth defense) melalui penguasaan sumber daya dan institusi. Ketika oligarki korporasi memanfaatkan bursa efek hanya sebagai instrumen pencitraan valuasi atau jaminan kredit tanpa benar-benar membuka kepemilikan kepada publik, pasar modal kehilangan kredibilitasnya di mata komunitas internasional. 

Status Secondary Emerging Market yang masih disandang Indonesia menjadi rapuh karena kredibilitas indeks acuan tergerus oleh anomali emiten-emiten berkapitalisasi besar namun kering likuiditas sejati.

Oleh karena itu, BEI tidak boleh berhenti pada langkah-langkah kosmetik atau sekadar merespons evaluasi indeks secara reaktif. Otoritas bursa harus meneruskan dan memperketat agenda pembersihan pasar modal dari praktik saham-saham HSC. Evaluasi ketat terhadap aturan batas minimum free float, transparansi pemilik manfaat akhir (beneficial ownership), serta penegakan hukum yang tanpa pandang bulu terhadap praktik perdagangan semu harus menjadi prioritas utama.

Kepercayaan investor global adalah mata uang berharga di pasar keuangan modern, dan kepercayaan itu hanya tumbuh di atas fondasi transparansi serta keadilan pasar. Tanpa keberanian regulator untuk membongkar konsentrasi kepemilikan yang oligarkis, pasar modal Indonesia akan terus terjebak dalam citra sebagai pasar yang dangkal dan penuh risiko, sekadar menjadi arena bermain segelintir elite, alih-alih menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelas dunia.

Quote