Ikuti Kami

Abidin Fikri Desak Kader IMM Isi Jabatan Publik dan Jauhi Konflik Kepentingan

Abidin mengingatkan agar keterlibatan tersebut tetap menjunjung tinggi moralitas, integritas, dan profesionalisme.

Abidin Fikri Desak Kader IMM Isi Jabatan Publik dan Jauhi Konflik Kepentingan
Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abidin Fikri.

Yogyakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abidin Fikri, mengajak kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) untuk berani mengambil peran strategis di ruang publik. Namun, ia mengingatkan agar keterlibatan tersebut tetap menjunjung tinggi moralitas, integritas, dan profesionalisme.

Pesan tersebut disampaikannya dalam acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI: Dialog Kebangsaan yang digelar oleh Forum Keluarga Alumni (Fokal) IMM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama MPR RI di Burza Hotel Yogyakarta, Minggu (28/6/2026).

Di hadapan pimpinan Muhammadiyah, akademisi, politisi, komisioner lembaga negara, dan aktivis, Abidin menegaskan bahwa kader IMM merupakan bagian dari masa depan bangsa yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengabdi di berbagai bidang struktural.

Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo

"IMM itu adalah kader bangsa. Kader bangsa itu posisinya di mana saja boleh, baik di parlemen, birokrasi, komisi-komisi negara, hingga akademisi. Jangan malu-malu. Kalau Anda mampu, tunjukkan kapasitas Anda," ujar Abidin.

"Logika kekuasaan itu sederhana: semakin besar kuasanya, semakin besar kecenderungannya untuk zalim dan korup. Yang membatasi itu adalah kesalehan dan kejujuran pada diri sendiri." — Abidin Fikri

Dalam sesi dialog tersebut, Abidin mengingatkan bahwa tantangan terbesar seorang pejabat publik bukan sekadar memperoleh kekuasaan, melainkan bagaimana mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penyelenggara negara untuk menjauhkan diri dari konflik kepentingan (conflict of interest).

"Jangan pernah menggunakan instrumen pemerintahan untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun golongan. Jabatan adalah amanah," tegasnya.

Soroti Transparansi Program Publik
Abidin juga sempat mengkritisi tata kelola sejumlah program publik kontemporer, salah satunya pelaksanaan program makan bergizi. Menurutnya, program dengan anggaran negara wajib dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari muatan politis atau bisnis terselubung.

"Tujuannya mungkin baik, tetapi kalau penyelenggaraannya kacau dan malah menjadi ajang mencari keuntungan atau ada conflict of interest, ini yang harus kita kritisi," katanya menambahkan.

Baca: Ganjar Pranowo Pimpin Demo Hari Antikorupsi

Menutup dialog, Abidin memberikan apresiasi terhadap regenerasi kepemimpinan di tubuh Fokal IMM DIY. Ia secara khusus memuji Ketua Fokal IMM DIY, Muhammad Saleh Tjan, yang dengan legawa menyerahkan estafet kepemimpinan tepat waktu sesuai masa jabatan yang berlaku.

"Ini contoh pemimpin. Kalau waktunya selesai, ya nyatakan selesai. Kita butuh pemimpin yang sadar batas kekuasaan," pungkasnya.

Setelah sesi dialog kebangsaan berakhir, agenda langsung dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata serta pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) Fokal IMM DIY untuk memilih kepengurusan baru periode berikutnya.

Quote