Jakarta, Gesuri.id - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terus mendorong perbaikan tata kelola subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
Ketua BAKN DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menegaskan bahwa keakuratan data merupakan kunci utama agar bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak.
Pernyataan tersebut disampaikan Andreas usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR RI di Kantor PT PLN (Persero) UP3 Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026). Kunjungan ini digelar dalam rangka uji petik Piloting Project Data Terpadu Sektor Energi (DTSEN) bagi penerima subsidi listrik di wilayah Jawa Barat, bekerja sama dengan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan PT PLN (Persero).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Prinsipnya kita mendukung subsidi, tetapi harus tepat sasaran. Karena itu, keakuratan data menjadi hal yang sangat krusial," tegas Andreas kepada Parlementaria.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti urgensi tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait PT PLN, khususnya mengenai mekanisme penerima subsidi dan kompensasi.
Fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dinilai kian membengkakkan beban keuangan negara.
"Beban subsidi telah membengkak hingga sekitar Rp100 triliun dan kompensasi mencapai Rp200 triliun. Hal ini harus segera ditindaklanjuti karena berdampak langsung pada keberlanjutan keuangan PLN serta kemampuan APBN," ujar Andreas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BAKN mendorong tiga langkah strategis:
1. Penyempurnaan Skema Subsidi:
Memanfaatkan data DTSEN yang telah diverifikasi dan mengakselerasi digitalisasi infrastruktur publik bersama Komite Percepatan Transformasi Digital.
2. Program Eliminasi BBM:
Mendorong efisiensi struktur biaya operasional PLN.
3. Pembaruan Model Bisnis:
Menata ulang business & revenue model PLN ke depan agar lebih adaptif dan efisien.
4. Temuan Uji Petik:
Warga Miskin Justru Terdepak dari List Subsidi
Terkait penentuan kelompok penerima bantuan (desil) yang merujuk pada DTSEN, BAKN menemukan ketidakakuratan data di lapangan.
Sejumlah warga miskin yang seharusnya menerima bantuan justru masuk ke dalam kategori desil tinggi yang tidak berhak mendapat subsidi.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
"Dalam DTSEN, penerima bantuan ditentukan berdasarkan desil—apakah desil 1 sampai 3, atau hingga desil 4. Masalahnya, akurasi data desil ini masih bermasalah," ungkap Andreas.
Ia mencontohkan temuan timnya di lapangan, di mana terdapat warga yang terdata masuk ke desil 6 (tidak berhak subsidi). Padahal, saat ditinjau langsung, kondisi rumah warga tersebut tergolong tidak layak dan seharusnya masuk ke dalam desil 3 yang berhak menerima perlindungan sosial.
Menyikapi kondisi tersebut, Andreas mendesak BPS, PT PLN, dan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah untuk segera membenahi pendataan dan memperketat verifikasi di lapangan.
"Perlu ada verifikasi yang lebih ketat dan pendataan yang lebih mendalam. Kita ingin penentuan desil ini benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan," pungkasnya.
