Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana disampaikan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar visi besar Presiden tersebut betul-betul ditransformasikan secara nyata oleh kementerian dan lembaga terkait.
Samuel menilai cita-cita pemerintah menyejahterakan rakyat merupakan langkah yang sangat nasionalis dan patut didukung penuh. Namun, tantangan terbesarnya berada pada konsistensi dan eksekusi di tingkat kementerian/lembaga (K/L).
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Saya mendukung penuh arahan Beliau bahwa fokus utama pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat. Visi yang dipresentasikan sangat nasionalis," ujar Samuel saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I ini melihat masih ada jurang pemisah (gap) antara pidato heroik Presiden dengan pengerjaan di lapangan. Celah inilah yang ditegaskannya akan menjadi fokus pengawasan ketat Komisi VII DPR RI.
"Tugas Komisi VII adalah memastikan apakah yang disampaikan secara heroik oleh Presiden benar-benar mampu direalisasikan oleh kementerian mitra kerja kami," kata politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Selain sinkronisasi kebijakan, Samuel menyoroti masalah klasik yang dialami sejumlah kementerian mitra, yakni pemangkasan anggaran. Salah satu yang terdampak adalah sektor ekonomi kreatif di bawah kementerian terkait. Padahal, sektor ini digadang-gadang menjadi engine of growth atau mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebagai figur yang berlatar belakang perancang busana senior, Samuel sangat memahami potensi besar ekonomi kreatif dalam memacu roda ekonomi generasi muda. Menurutnya, pemotongan anggaran justru berisiko mematikan potensi besar tersebut.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Guna menguji keseriusan pemerintah, Samuel menyatakan akan mencermati secara terperinci alokasi anggaran dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Bagi Komisi VII, postur anggaran merupakan cermin riil dari keseriusan pemerintah dalam menerjemahkan visi Presiden ke dalam tindakan konkret.
"Kita tunggu dan lihat bersama mata anggarannya nanti. Jika posturnya masih sama saja, respons dan catatan kami tentu akan berbeda," pungkasnya.
