Jakarta, Gesuri.id - Komisi VIII DPR RI kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/12).
Dalam agenda tersebut, rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Abidin Fikri bertemu Gubernur Elisa Kambu beserta jajaran pemerintah provinsi di kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Abidin Fikri mengatakan, pertemuan membahas tiga agenda utama: isu-isu terkait Kementerian Agama dan penyelenggaraan haji-umrah, bidang sosial, serta penanggulangan bencana.
Baca: Ganjar Ingatkan Anak Muda Harus Jadi Subjek Perubahan
Salah satu poin penting adalah rencana pemerintah pusat dan DPR RI menjadikan Kota Sorong sebagai embarkasi haji baru untuk wilayah Indonesia Timur, meliputi Papua Barat Daya, Maluku, dan Ternate.
“Embarkasi Sorong akan meringankan beban embarkasi di Jawa. Targetnya dapat mulai berjalan bertahap tahun depan,” ujar Abidin.
Komisi VIII menyoroti kesiapan infrastruktur, termasuk pembangunan asrama haji, peningkatan fasilitas Bandara DEO Sorong, serta sarana pendukung lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi VIII menyerahkan sejumlah bantuan, antara lain satu unit mobil pickup penanggulangan bencana untuk Kabupaten Sorong, bantuan bagi penyandang disabilitas, serta Program Indonesia Pintar (PIP) untuk madrasah di bawah Kementerian Agama.
Terkait mitigasi bencana, Abidin menyampaikan pihaknya terus memantau kondisi rawan bencana di Papua Barat Daya, termasuk di Raja Ampat yang kerap menjadi perhatian nasional.
Baca: Ganjar dan Risma Salurkan Bantuan ke Korban Bencana Alam
Ia menambahkan, Komisi VIII bersama BNPB tengah mendorong penyusunan Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nasional.
"Ke depan, lembaga penanggulangan bencana tidak lagi berbentuk badan, tetapi ditingkatkan menjadi kementerian agar penanganan dari tanggap darurat hingga rekonstruksi bisa lebih cepat dan terintegrasi,” ucapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya ketersediaan dana siap pakai yang fleksibel mengingat bencana bersifat tidak terduga.
