Jakarta, Gesuri.id - Komisi XIII DPR RI kunjungan kerja reses ke Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjenpas NTB, Rabu (10/12).
Kunjungan yang dipimpin oleh Dr. Andreas Hugo Pareira ini menyoroti permasalahan klasik overcrowding (kelebihan kapasitas) di Lapas dan Rutan NTB, sekaligus menjanjikan dukungan kebijakan untuk mendorong pembangunan Lapas baru di Sumbawa Barat.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Marsinah Lebih Layak
"Kami melihat bahwa isu kelebihan kapasitas masih menjadi tantangan utama yang harus segera dicarikan solusi komprehensif. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga mengganggu optimalisasi program pembinaan warga binaan,” ujar Dr. Andreas Hugo Pareira.
Selain itu, Komisi XIII DPR RI juga secara spesifik mendalami program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang telah berjalan.
Komisi memberikan apresiasi terhadap sejumlah inovasi program seperti WARNAPAS Academy, Pesantren di Lapas, Kader Relawan Bencana (Kelana), serta inovasi pemberdayaan warga binaan untuk menghasilkan Produk UMKM yang dinilai positif.
Menanggapi hal tersebut, Ka.Kanwil Ditjenpas NTB, Agung Krisna, menyampaikan bahwa jajaran Pemasyarakatan di NTB berkomitmen penuh dalam menjalankan fungsi pembinaan.
Namun, pelaksanaan tugas di lapangan saat ini menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan kebutuhan sarana prasarana.
"Kami sangat mengharapkan dukungan kebijakan dari Komisi XIII DPR RI, khususnya untuk dalam hal SDM petugas serta peningkatan sarana dan prasarana terutama pembangunan lapas narkotika di lahan hibah Pemkab Sumbawa Barat. Hal ini penting sekali dalam memastikan pembinaan di dalam Lapas/Rutan di NTB dapat berjalan lebih maksimal," jelas Agung Krisna.
Baca: Ganjar dan Risma Salurkan Bantuan ke Korban Bencana Alam
Di akhir kunjungan, Ketua Tim Reses Komisi XIII DPR RI menyimpulkan bahwa, seluruh masukan dan data yang terhimpun akan menjadi bahan utama dalam Rapat Kerja (Raker) dengan mitra terkait saat kembali ke Gedung Parlemen.
"Kami mengapresiasi kinerja Kanwil Ditjenpas NTB. Komisi XIII akan membawa aspirasi ini ke pusat dan berkomitmen untuk memperjuangkan dukungan kebijakan yang solutif, termasuk upaya terpadu dengan instansi penegak hukum lain untuk menekan angka overcrowding, mendorong pembangunan Lapas pada lahan hibah di Kabupaten Sumbawa Barat, serta mendorong peningkatan kelas di UPT Pemasyarakatan yang ada seperti Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Rutan Kelas IIB Praya," tutup Dr. Andreas Hugo Pareira.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan institusi Pemasyarakatan, demi terwujudnya sistem Pemasyarakatan yang lebih baik, modern, dan berorientasi pada reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan.
