Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, I Nyoman Adi Wiryatama mendorong pemerintah memberikan dukungan kepada para pengelola gajah wisata di tengah kebijakan pelarangan aktivitas gajah tunggang.
Ia menilai kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan solusi konkret agar tidak berdampak pada keberlangsungan usaha dan kesejahteraan satwa.
“Pariwisata Bali ini sedang menghadapi banyak tantangan. Ketika larangan gajah tunggang diberlakukan, tentu ini menjadi tambahan tekanan bagi pelaku usaha di lapangan,” kata Adi, dikutip Jumat (17/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Adi juga menyoroti kondisi pariwisata di Bali yang saat ini tengah menghadapi berbagai tekanan. Ia menyebut, selain isu global, persoalan lingkungan seperti sampah dan banjir turut memengaruhi sektor wisata.
“Mereka merawat gajah itu bukan sekadar usaha. Ada keterikatan yang kuat. Kalau gajahnya sakit, pemiliknya bahkan bisa tidur di sampingnya. Biaya perawatannya juga sangat besar,” jelas Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Adi menambahkan, para pengelola gajah pada dasarnya memiliki komitmen tinggi dalam merawat satwa yang mereka pelihara. Perawatan gajah, menurutnya, tidak sederhana dan membutuhkan biaya besar, mulai dari pakan, vitamin, hingga penanganan kesehatan.
“Kalau sampai diserahkan ke pemerintah, tentu akan menjadi beban baru. Mengelola gajah itu tidak sederhana,” ujar Legislator asal daerah pemilihan Bali itu.
Seiring dengan perubahan kebijakan, ia menyebut para pengelola sebenarnya mulai beradaptasi dengan menawarkan alternatif wisata, seperti interaksi memberi makan atau berfoto bersama gajah. Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya mampu menutup dampak ekonomi yang ditimbulkan.
“Saya kira pemerintah bisa hadir, misalnya melalui subsidi pakan atau dukungan lain. Ini penting agar pengelola tetap bisa merawat gajah dengan baik,” tegasnya.
Oleh karena itu, Adi berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah yang seimbang antara aspek perlindungan satwa dan keberlangsungan usaha wisata, sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak yang lebih luas di lapangan.
