Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., menegaskan pemerintah harus mengedepankan langkah preventif dalam menghadapi ancaman El Niño agar tidak berkembang menjadi krisis pangan dan kemanusiaan.
Menurutnya, negara harus memanen air saat musim hujan, memperkuat perlindungan terhadap petani, serta mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebelum meluas.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber program TVR 17 TVR Parlemen di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini, usai Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian dan Badan Pangan Nasional.
"Pemerintah menyampaikan stok pangan nasional tinggi. Tapi faktanya, harga beras, kedelai, dan minyak goreng masih naik di sebagian besar kabupaten dan kota. Ini sinyal bahwa ketahanan pangan kita belum sepenuhnya tangguh menghadapi El Niño," ujar Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University itu, dikutip Minggu (19/7/2026).
Prof. Rokhmin menilai secara normatif pemerintah telah memiliki dokumen mitigasi dan adaptasi El Niño yang cukup baik. Namun, menurutnya, implementasi di lapangan masih berjalan lambat sehingga belum mampu menjawab ancaman kekeringan, gagal tanam, dan gejolak harga pangan.
Ia menilai salah satu kelemahan paling mendasar adalah belum optimalnya upaya memanen air hujan melalui pembangunan embung, waduk kecil, penampungan air, serta revitalisasi jaringan irigasi. Padahal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memberikan peringatan dini mengenai potensi El Niño sejak beberapa bulan sebelumnya.
“Pemerintah seharusnya memanen air hujan sejak awal melalui pembangunan embung, penampungan air, dan revitalisasi jaringan irigasi. Jangan menunggu kekeringan terjadi, baru kemudian bergerak,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 - 2004 itu.
Selain penguatan infrastruktur air, Prof. Rokhmin juga mendorong pemerintah mempercepat transformasi strategi budidaya melalui penyediaan varietas tanaman yang tahan kekeringan, penyesuaian kalender tanam berbasis prediksi iklim BMKG, pemetaan wilayah rawan kekeringan hingga tingkat kecamatan, optimalisasi pompanisasi, serta penyediaan benih ulang bagi petani.
"Petani tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian menghadapi iklim. Negara harus hadir dengan benih yang tepat, air yang cukup, dan pendampingan yang intensif," ucap Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) ini.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII itu juga mengingatkan pemerintah agar belajar dari pengalaman El Niño pada 2023 yang menyebabkan produksi pangan nasional menurun sehingga Indonesia harus mengimpor sekitar 4,5 juta ton beras pada 2024.
"Itu pelajaran yang sangat mahal. Kita kehilangan devisa, kedaulatan pangan kita melemah, dan petani kita yang paling dirugikan. Kondisi serupa tidak boleh terulang. Jangan sampai kita kembali menjadi importir besar hanya karena lalai mengantisipasi," tegasnya.
Selain ancaman terhadap produksi pangan, Prof. Rokhmin juga menyoroti potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan akibat musim kering. Ia meminta pemerintah daerah di wilayah yang selama ini menjadi langganan karhutla, seperti Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, segera menetapkan status siaga apabila kondisi di lapangan mengharuskannya.
Menurutnya, penetapan status siaga harus diikuti dengan pengerahan sumber daya secara terpadu, mulai dari pengawasan titik panas secara real-time, pengelolaan tata air gambut, pembangunan sekat bakar, penyediaan sumber air, edukasi masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
"Pencegahan harus dilakukan sebelum titik api meluas. Patroli terpadu, monitoring hotspot secara real-time, pengelolaan tata air gambut, penyediaan sumber air di sekitar gambut, pembangunan sekat bakar, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pembakar lahan harus berjalan bersamaan," paparnya.
Di akhir penyampaiannya, Prof. Rokhmin menegaskan bahwa menghadapi El Niño membutuhkan kerja preventif, terpadu, berbasis data, serta koordinasi yang kuat antara kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga kelompok tani agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga.
"Ketahanan pangan hanya bisa dijaga kalau kita bisa memastikan lima hal: airnya ada, lahannya terlindungi, benihnya adaptif, petaninya sejahtera, dan distribusinya lancar. Dan semua itu harus disertai pencegahan karhutla yang serius. Antisipasi harus dilakukan sekarang, agar El Niño tidak berubah menjadi krisis pangan dan krisis kemanusiaan," pungkasnya.
