Pagi masih ranum ketika pelataran Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, tenggelam dalam keheningan yang pekat. Kelopak-kelopak bunga mawar dan melati berjatuhan di atas aspal area parkir, menyebarkan aroma wangi yang getir di tengah kepungan udara ibu kota.
Melalui pengeras suara, lagu “Gugur Bunga” ciptaan Ismail Marzuki mengalun lembut, menyelinap di antara isak tangis yang runtuh secara lirih dari sudut-sudut halaman. Di sana, di tengah barisan kader seperti Bonnie Triyana, Wiryanti Sukamdani, dan Deddy Yevri Sitorus, berdiri pula para penyintas dan keluarga korban. Mereka merawat ritual tahunan: menolak lupa pada Sabtu Kelabu, 27 Juli 1996—sebuah tragedi berdarah yang karib dikenal sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Tujuh Juli).
“Kader itu harus tidak boleh lupa dengan Kudatuli. Tonggak terjadinya reformasi itu dimulai dari sini,” teriak Ribka Tjiptaning, politikus senior PDI Perjuangan, suaranya parau namun memotong udara pagi dengan tajam.
Bagi mereka yang berkumpul, 27 Juli bukan sekadar lembaran kalender yang usang. Ia adalah sebuah altar ideologis. Di tempat inilah, hampir tiga dekade silam, derap sepatu lars, pecahan batu, gas air mata, dan jerit ketakutan berbaur menjadi satu dalam operasi brutal perampasan kedaulatan parpol oleh rezim Orde Baru.
Telepon yang Terputus dari Kebagusan
Untuk memahami kedalaman luka Kudatuli, sejarah harus ditarik mundur ke sebuah rumah di Kebagusan, Jakarta Selatan, beberapa jam sebelum pagar Diponegoro 58 dijebol paksa. Di rumah itu, Megawati Soekarnoputri—yang terpilih menjadi Ketua Umum PDI sejak KLB Surabaya 1993 namun terus-menerus digoyang oleh faksi Soerjadi bentukan pemerintah—duduk dalam kegelisahan yang merayap.
Dua hari sebelum penyerbuan, riak-riak badai sebenarnya sudah terendus. Mantem petinggi militer, Benny Moerdani, sempat menelepon Megawati secara personal. Rahasia itu kelak diungkapkan Megawati kepada Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), R.O. Tambunan. “Benny Moerdani. Dia telepon saya,” aku Megawati pelan kepada Tambunan.
Informasi intelijen juga sempat bocor dari seorang pembelot bayaran bernama Sena Bela yang mengungkap rencana penyerbuan Sabtu pagi itu kepada kubu pro-Mega.
Sabtu subuh, 27 Juli 1996. Ketegangan meletus di Diponegoro. Dari seberang telepon di dalam gedung yang terkepung, Wakil Komandan Satgas PDI pro-Mega, Soesilo Muslim, menghubungi Kebagusan dengan suara terburu-buru. Ia melaporkan bahwa Komandan Kodim dan Kepala Polres Jakarta Pusat telah memintanya untuk menyerah dan angkat kaki dari markas parpol. Muslim menolak.
Dari ujung telepon di Kebagusan, Megawati menarik napas dalam-dalam lalu memberikan titah yang kelak tercatat dalam fragmen krusial sejarah: “Pak Muslim, Bapak tetap di tempat dan jangan melakukan apa-apa.”
Gagang telepon ditutup. Di ruang tamu Kebagusan, Megawati ditemani oleh staf pribadinya, Ricardo. Berusaha mencari tahu situasi terkini, Ricardo mencoba menelepon kembali ruang Ketua Umum di Jalan Diponegoro.
Belum lama sambungan terhubung, sebuah pemandangan mengerikan tersaji lewat indra pendengaran. Di seberang garis telepon, terdengar suara pintu kayu didobrak secara kasar. Bunyi tendangan, pukulan bertubi-tubi yang menghantam benda keras, serta jeritan histeris dari orang-orang yang dihajar berkecamuk menjadi latar suara yang mencekam.
“Ini keadaannya sudah enggak bener, Mbak,” bisik Ricardo, wajahnya memucat memandang Megawati yang kian gelisah. “Sekarang saya mau bilang apa, mau ngapain? Sudah, kamu temani saya di sini,” jawab Megawati, mencoba tegar di tengah ketidakpastian.
Sore harinya, sekitar pukul tiga, mesin faksimile di Kebagusan berderit. Selembar kertas keluar membawa daftar korban awal sebanyak 59 orang dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terletak hanya 100 meter dari pusat kerusuhan. Suasana batin di Kebagusan seketika hening, berangsur-angsur berubah menjadi dapur konsolidasi bagi para tokoh seperti Sophan Sophiaan, Mangara Siahaan, Dimyati Hartono, hingga Eros Djarot yang datang dengan mata berkaca-kaca, siap melakukan perlawanan balik.
Puing Diponegoro dan Amuk Salemba
Sementara di Kebagusan faksimile terus memuntahkan ucapan simpati dan pemompa semangat, kawasan Menteng hingga Salemba telah berubah menjadi neraka kecil. Penyerbuan ratusan orang berkaus merah kelompok Soerjadi yang disokong aparat berbaju sipil memicu gelombang solidaritas rakyat jelata yang tak terbendung.
Mimbar Demokrasi yang berminggu-minggu digelar di halaman DPP PDI runtuh. Kerusuhan massal menjalar cepat ke Salemba dan Kramat Raya. Gedung-gedung terbakar, kendaraan bermotor hangus, dan kepulan asap hitam pekat mengubur langit Jakarta.
Rezim Orde Baru bertindak taktis namun represif. Mereka menuding aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai dalang intelektual di balik kerusuhan massal tersebut. Para aktivis diburu; ditangkap dan dijatuhi hukuman 13 tahun penjara—vonis terberat dalam sejarah kasus tersebut.
Meskipun laporan resmi Komnas HAM mencatat lima korban jiwa yang seluruhnya berada di luar gedung, beberapa saksi mata di lapangan meyakini jumlah korban jiwa yang tewas di dalam gedung DPP PDI jauh lebih banyak, tersamar di balik pekatnya intimidasi penguasa saat itu.
Keadilan yang Terpincang dan Warisan Arus Bawah
Sejarah mencatat, kepemimpinan Megawati gagal ditumbangkan oleh batu maupun pentungan. Penzaliman sistematis Orde Baru justru melahirkan efek bumerang. Pada Pemilu 1999—pemilu pertama pasca-tumbangnya Soeharto—Megawati mengubah nama parpol menjadi PDI Perjuangan agar bisa lolos verifikasi administratif. Hasilnya, partai berlambang banteng moncong putih itu menang mutlak dengan meraup lebih dari 35 juta suara rakyat, mengantar Megawati ke puncak kekuasaan sebagai Wakil Presiden dan Presiden Kelima RI.
Namun, di balik kegemilangan politik tersebut, ada satu utang sejarah yang belum lunas: keadilan bagi para korban. Proses hukum pasca-reformasi berjalan pincang. Pengadilan koneksitas yang digelar hanya mampu menyeret seorang buruh bernama Jonathan Marpaung ke penjara selama dua bulan sepuluh hari karena pelemparan batu. Sementara itu, para perwira tinggi militer yang diajukan ke meja hijau, seperti mantan Komandan Detasemen Intel Kodam Jaya Kolonel CZI Budi Purnama dan Lettu (Inf) Suharto, divonis bebas tidak bersalah.
“Saat itu Megawati dizalimi Soeharto, lalu diadu dengan bonekanya, Suryadi. Terjadilah perlawanan rakyat. Di tempat ini terjadi perampasan gedung, dan peristiwa serupa meluas ke daerah-daerah. Bukan cuma Diponegoro 58. Di daerah-daerah pun terjadi perampasan kantor-kantor partai. Harusnya seluruh fraksi ingat akan hal ini," tegas Ribka Tjiptaning dengan kepalan tangan kiri terangkat.
Peringatan Kudatuli di pelataran Diponegoro bukan sekadar nostalgia kaum tua. Ini adalah manifesto bagi generasi baru PDI Perjuangan bahwa eksistensi mereka hari ini tidak lahir dari kompromi politik di ruang ber-AC yang nyaman, melainkan dari genangan darah para martir di sabtu pagi yang kelam.
Di ujung prosesi tumpengan, salah seorang saksi mata yang rambutnya mulai memutih berteriak di depan para kader muda, menyuarakan desakan yang belum padam agar pemerintah menetapkan Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat: “Hari ini hari yang sakral. Kita harus terus perjuangkan kawan-kawan kita yang gugur. Kami tidak lupa, 27 Juli!”
