Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, mengeluarkan pernyataan yang tegas dan penuh muatan politik dalam diskusi publik Rakyat Bersuara pada (26/08): membicarakan Jokowi sudah tidak penting, sebab masa pemerintahannya sudah selesai. Pernyataan ini bukan sekadar penegasan posisi politik, melainkan juga ajakan untuk mengalihkan energi bangsa dari nostalgia masa lalu menuju agenda perbaikan struktural hari ini.
Menurut Adian, banyak kalangan masih menjadikan Jokowi sebagai faktor dominan dalam wacana politik, mulai dari perdebatan ijazah hingga warisan kebijakan. Namun baginya, mengulang-ulang isu tersebut hanya menempatkan bangsa pada ruang stagnasi.
“Jokowi itu masa lalu. Sebagai bagian dari sejarah, tentu bisa jadi pembelajaran. Tapi berhenti di situ. Jangan dijadikan faktor politik yang menentukan hari ini. Dia sudah selesai,” ujar Adian.
Pernyataan ini menegaskan momentum politik telah bergeser. Apa pun yang dilakukan Jokowi selama satu dekade pemerintahannya, kini hanya relevan untuk catatan sejarah, bukan lagi agenda strategis bangsa.
Adian kemudian mengangkat isu yang jauh lebih fundamental: praktik biaya siluman dalam birokrasi perizinan. Ia mengutip penelitian almarhum Munir pada 1990-an, yang menyatakan bahwa sekitar 30% biaya produksi perusahaan di Indonesia habis untuk pungutan liar, mulai dari izin pembangunan, izin tenaga kerja, hingga “setoran” dalam bentuk hadiah ulang tahun pejabat.
Fenomena ini, kata Adian, masih berlangsung hingga hari ini. Akibatnya, pengusaha memilih menekan pos biaya yang paling lemah: upah buruh. Hal ini menjelaskan mengapa buruh kelapa sawit di Malaysia bisa memperoleh gaji lebih tinggi hingga Rp3 juta per bulan, meskipun komoditas dan input produksinya sama dengan di Indonesia.
“Kalau biaya siluman diberantas, otomatis upah buruh bisa naik hingga 30%. Daya beli rakyat meningkat, produksi bertambah, lapangan kerja meluas. Ini logika sederhana, tapi dampaknya besar,” tegas Adian.
Dengan kata lain, isu kesejahteraan buruh tidak bisa dipisahkan dari keberanian negara menutup ruang pungli dan rente birokrasi.
Adian mengingatkan bahwa setiap jabatan memiliki ujung. Pertanyaan yang harus dijawab Presiden Prabowo Subianto adalah: bagaimana ia ingin dikenang?
“Apakah nanti dikenang sebagai bapak keadilan bagi buruh, atau sebagai pemimpin yang membiarkan biaya siluman terus menggerogoti rakyat? Semua tergantung pada keputusan yang ia ambil sekarang,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa momentum politik pasca kasus Wamenaker Noel seharusnya digunakan sebagai pintu masuk untuk melakukan “bersih-bersih total.” Tidak cukup berhenti pada satu kasus kecil, tetapi harus menyasar akar struktural yang menggerogoti birokrasi dan ekonomi.
Korupsi Struktural: Bukan Sekadar Kasus Noel
Diskusi kemudian berkembang pada topik korupsi. Adian menilai bahwa kasus Noel hanyalah bentuk korupsi paling primitif—sekadar stempel izin dengan imbalan. Namun, di atas itu, terdapat lapisan korupsi yang lebih canggih, lebih besar, dan jauh lebih merugikan negara.
Ia menyinggung beberapa bentuk:
1. Kerja sama investasi asing yang seolah B2B, padahal mengandung praktik kickback.
2. Fasilitas negara seperti keringanan pajak yang diberikan secara selektif.
3. Kuota impor pangan atau komoditas strategis yang menjadi lahan rente.
4. Pengadaan barang dan jasa, ruang klasik korupsi birokrasi.
5. Pelepasan kawasan hutan dan izin tambang yang sulit ditelusuri transparansinya.
Menurutnya, di ruang-ruang inilah korupsi besar sesungguhnya berlangsung. Jika pemberantasan hanya menyasar kasus kecil seperti Noel, negara hanya memotong ranting, bukan menebang pohon yang akarnya merusak.
“Kalau Prabowo serius, ia harus berani masuk ke ruang-ruang itu. Jangan berhenti pada korupsi tingkat bawah. Itu tugas jaksa di kabupaten. Negara harus berani memberantas di level paling strategis,” tegasnya.
Adian menutup pernyataannya dengan ajakan reflektif. Ia menekankan bahwa setiap peristiwa harus dijadikan pelajaran, bukan sekadar tontonan politik.
“Dari peristiwa kita belajar, dari peristiwa kita berubah. Kalau tidak, bangsa ini hanya akan mengulang luka yang sama,” ujarnya.
Dengan demikian, pesan yang ia bawa sederhana namun tajam: berhentilah menjadikan Jokowi sebagai bayangan politik. Energi bangsa harus diarahkan untuk menutup ruang rente, memberantas biaya siluman, memperbaiki nasib buruh, dan memberantas korupsi struktural yang merugikan rakyat dalam skala besar.
