Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Effendi Sianipar menjabarkan ada sederet persoalan yang harus diberesi terkait Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Pertama, pemerintah harus bisa memberikan sumber pendapatan alternatif kepada petani yang ikut PSR.
"Bisa saja dengan program tanaman sela atau yang lain. Sebab selama proses peremajaan hingga menghasilkan kembali, petani praktis tidak punya pendapatan” kata Effendi.
Baca: Presiden Harap Komitmen Malaysia Hadapi Diskriminasi Sawit
Kalau sumber pendapatan alternatif tadi ada kata Effendy, petani tidak akan berpikir panjang untuk meremajakan tanaman kebunnya.
"Apalagi pada kondisi sekarang, petani akan cenderung malas ikut PSR lantaran harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit sedang bagus-bagusnya," katanya.
Kedua, pemerintah, termasuk pemerintah daerah, kelembagaan petani dan petani, musti bisa saling sinergi.
"Pemerintahkan sudah kasi kemudahan persyaratan ini, kemudahan itu jangan dibikin sulit. Terus, kelembagaan petani --- koperasi atau kelompok tani --- berilah pemahaman yang benar kepada petani itu," kata kader PDI Perjuangan ini.
Kalau memang dana yang dikucurkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu gratis dan tidak dikembalikan kata Effendi.
"Jangan diputar balik, petani jangan dibikin bingunglah, apalagi sampai dibikin jadi objekan. Saya bilang begini lantaran di lapangan ragam kelakuan orang yang saya lihat, bahkan ada yang berusaha menjadikan program ini menjadi proyek," ujarnya.
Terus kepada petani, kalau pun pendapatannya melorot dibanding saat masih ada hasil panen kelapa sawit kata Effendy, petani jangan langsung merasa rugi.
"Tapi ingatlah bahwa setelah di PSR, produksi kebunnya kelak akan lebih baik, akan lebih banyak dan tentu penghasilan akan lebih besar. Saya yakin, kalau tiga serangkai ini --- pemerintah, kelembagaan petani dan petaninya bersinergi, program ini akan lancar dan sukses," Effendi yakin.
Kepada sejawatnya di komisi IV, Effendi berharap semuanya mau rutin turun kelapangan untuk mengawasi progres PSR itu.
"Kita cek per bulannya berapa yang kesampaian. Kalau setahun 180 ribu hektar, berarti setiap bulan kan musti tuntas 15 ribu hektar itu," ujarnya.
Sebenarnya, bulan lalu Komisi IV DPR sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bun, BPDPKS dan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, terkait PSR ini.
Baca: Sudin Sayangkan Mentan Terkesan Ogah Terima Masukan
Hampir lima jam rapat itu berlangsung, Komisi IV kemudian menorehkan 11 poin catatan penting. Dari 11 poin tadi, besaran dana hibah untuk tiap hektar kebun petani yang diremajakan, diusulkan antara Rp30 juta-Rp40 juta. Besaran itu tergantung pada kondisi petani.
Lalu Komisi IV juga meminta supaya pemerintah menjamin kualitas benih yang dipakai untuk PSR. Biaya peningkatan jaminan kualitas benih itu, dibebankan kepada BPDPKS, di luar besaran dana hibah PSR.
Pemerintah juga diminta untuk secara prgresif menyusun grand design pemanfaatan dana yang peruntukannya untuk pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, PSR dan sarana prasarana perkebunan. Tujuannya biar program sawit berkelanjutan bisa dinikmati petani.
