Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menegaskan sekolah kedinasan harus menjadi lembaga pendidikan yang mampu mencetak aparatur negara berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Sumedang, Jawa Barat, Indonesia, dikutip Senin (16/3/2026).
“Sebagai pamong praja tentu kita bicara civic values, civic culture kalau tidak dari situ berangkatnya maka yang terjadi adalah apa namanya, bos-bos kecil ya bukan pelayan rakyat, tapi yang minta dilayani oleh rakyat,” kata politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Dalam pandangannya, sekolah kedinasan seperti IPDN seharusnya menjadi tempat pembentukan pamong praja yang benar-benar memahami tugas sebagai pengurus sekaligus pelayan masyarakat. Ia menilai istilah pamong praja harus dimaknai sebagai aparatur yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan sebagai pejabat yang menuntut untuk dilayani.
Deddy menilai pendidikan di sekolah kedinasan perlu menempatkan nilai-nilai kewargaan (civic values) dan budaya pelayanan publik (civic culture) sebagai fondasi utama dalam proses pembelajaran. Menurutnya, nilai tersebut harus ditanamkan sejak awal agar para calon aparatur negara memiliki mentalitas melayani.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan bebas dari praktik perundungan maupun senioritas berlebihan. Menurutnya, praktik semacam itu justru bertentangan dengan tujuan utama pendidikan aparatur negara yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan integritas.
Selain itu, Deddy menegaskan bahwa kepatuhan dalam birokrasi tidak boleh hanya didasarkan pada kekuasaan, tetapi harus berlandaskan aturan serta nilai moral yang berlaku. Aparatur negara, menurutnya, harus memahami bahwa loyalitas kepada pimpinan tetap berada dalam koridor regulasi dan etika publik.
“Saya lebih bangga ketemu alumni yang tetap humble pada jabatan apapun daripada menjadi budak yang punya kekuasaan, dari mereka yang berpangkat dengan melanggar aturan dan nilai-nilai moral yang ada, gak bisa! Nurut dalam garis batas regulasi yang ada,” tuturnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, perhatian tidak hanya tertuju pada IPDN sebagai tuan rumah, tetapi juga pada seluruh sekolah kedinasan yang berada di bawah kementerian dan lembaga. Salah satunya adalah sekolah kedinasan milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yakni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang berada di bawah pengelolaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ATR/BPN.
Lebih lanjut, legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara itu menilai tantangan besar bagi sekolah kedinasan saat ini adalah menyiapkan lulusan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Aparatur pemerintahan masa depan, menurutnya, harus memiliki kemampuan berinovasi sekaligus mampu membaca dinamika global.
“Ini zaman pemotongan anggaran misalnya ada kreativitas nggak? Misalnya di dalam kurikulumnya diajarkan nggak bagaimana berkreasi berinovasi? Ini kan perlu ditanamkan dari awal nilai-nilai itu,” ungkap legislator Dapil Kalimantan Utara itu.
Ia juga menekankan pentingnya pembentukan pola pikir kritis serta penanaman nilai integritas sebagai fondasi utama pendidikan aparatur negara. Menurutnya, sistem berpikir dan nilai-nilai moral jauh lebih penting dibandingkan aspek simbolik seperti seragam maupun fasilitas pendidikan.
“Apapun itu, system thinking dan values itu paling penting daripada seragam dan lain-lain. Dulu negara ini merdeka oleh orang-orang yang gak punya fasilitas kenapa sekarang kita paling takut nggak punya fasilitas. Fasilitas perlu, tapi yang lebih penting mentalitas!” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Deddy berharap sekolah kedinasan mampu melahirkan pamong praja yang benar-benar mengabdi kepada negara dan masyarakat. Dalam sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia saat ini, ia menilai negara membutuhkan aparatur pemerintahan yang memiliki komitmen kuat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat.
Kunjungan kerja Komisi II DPR RI tersebut juga bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap sekolah kedinasan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kementerian dan lembaga. Upaya ini diharapkan mampu mempersiapkan aparatur pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain memberikan berbagai masukan kepada IPDN, kunjungan tersebut juga mendorong penguatan program pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi aparatur di sektor agraria dan tata ruang agar pelayanan publik semakin transparan, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri beserta jajaran Kementerian Dalam Negeri, pimpinan Badan Kepegawaian Negara, serta sejumlah alumni sekolah kedinasan yang saat ini telah memegang berbagai jabatan di tingkat daerah maupun kementerian/lembaga.
