Jakarta, Gesuri.id - Mantan Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyoroti langkah yang perlu ditempuh pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Ahok penghematan anggaran dan pembenahan sektor pajak serta bea cukai menjadi kunci untuk mendorong perekonomian Indonesia.
“Dua sektor itu kalau tidak ditangani dengan baik, investor akan sulit masuk,” ujar Ahok dalam sesi talkshow Wealth Wisdom 2025 yang digelar Permata Bank, Selasa (7/10).
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Ahok yang juga pernah menjadi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat itu menilai, hampir seluruh negara di dunia saat ini menghadapi tantangan dalam menumbuhkan ekonomi termasuk di negara-negara maju yang tengah berjuang mengatasi pengangguran. Bedanya, kata dia, negara-negara tersebut berupaya membuka ruang bagi pelaku usaha, terutama di sektor manufaktur, dengan kemudahan perizinan dan kebijakan yang berpihak pada dunia usaha.
Berbeda dengan di Indonesia, Ahok menilai terdapat banyak kendala dalam ekonomi sehingga butuh kerja ekstra. Ia berharap, penerapan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat berjalan efektif guna mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.
Ahok menyampaikan tiga rekomendasi utama agar ekonomi Indonesia lebih kompetitif. Pertama, membangun kepercayaan publik dan investor.
Menurut Ahok, kepercayaan hanya bisa tumbuh bila pemerintah transparan dalam pengelolaan anggaran dan perpajakan. Ia menyoroti masih adanya praktik pemerasan oleh oknum pajak dan lemahnya pengawasan bea cukai.
“Ya transparansi anggaran, pajak mesti transparan, jangan pengusaha dikejar-kejar oknum pajak yang memeras,” ujar Ahok.
Kedua, memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ahok menilai sistem procurement di pemerintahan masih kerap bermasalah karena permainan harga dan proses tender yang tidak efisien.
Ia mencontohkan saat masih menjabat di Pemprov DKI Jakarta, sistem pengadaan dapat dibuat lebih transparan melalui keanggotaan langsung di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Ketiga, menata ulang kebijakan subsidi agar tepat sasaran.
Ahok menilai skema subsidi barang seperti pupuk dan gas LPG seharusnya diubah menjadi bentuk voucher digital atau cashback, bukan harga barang murah yang rawan penyelewengan. Menurutnya, sistem ini lebih efisien dan mampu mencegah fraud akibat perbedaan harga subsidi dan nonsubsidi.
Baca: Ganjar Dukung Gubernur Luthfi Hidupkan Jogo Tonggo
Lebih lanjut, Ahok menjelaskan, tanpa sektor manufaktur yang kuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sulit menembus 8% sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Ia juga menyoroti maraknya praktik penyelundupan yang justru mematikan industri dalam negeri.
“Semua main nyelundup aja, semua manufakturing kita tutup. Dan orang Cina, kita nggak mungkin [dapat] bersaing sama dia,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh: mulai dari pajak dan bea cukai, sistem pengadaan pemerintah, hingga kebijakan subsidi.
“Jadi kalau dengan Anda lakukan dengan baik, entry barrier kita atur dengan baik, saya yakin kita bisa maju.,” kata Ahok.
