Pontianak, Gesuri.id - Komitmen Dr. (H.C) Drs. Cornelis, M.H., Anggota Komisi XII DPR RI, dalam memperjuangkan pemerataan energi di Kalimantan Barat terus membuahkan hasil.
Melalui sinergi erat dengan PT PLN (Persero), pembangunan infrastruktur Listrik Desa (Lisdes) ABT tahun 2025 di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat sukses dilaksanakan.
Program perluasan jaringan listrik ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program unggulan Presiden RI untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
Sesuai arahan Presiden Prabowo, pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia mendapat aliran listrik dalam waktu 4 tahun ke depan.
“Semua masyarakat harus merasakan listrik, tanpa terkecuali. Ini adalah program unggulan Presiden yang harus kita kawal di daerah agar target 2029 benar-benar terwujud,” tegas Cornelis.
Berdasarkan sinkronisasi data kelistrikan dari PLN UP3 Mempawah dan Kementerian ESDM, program Lisdes di Kabupaten Landak secara masif menyasar potensi 1.752 pelanggan yang tersebar di belasan desa.
Dalam pelaksanaannya, PLN mengeksekusi pembangunan infrastruktur berskala besar mencakup 89,79 kilometer sirkuit (kms) Jaringan Tegangan Menengah (JTM), 74,62 kms Jaringan Tegangan Rendah (JTR), dan 29 unit gardu berkapasitas total 2.150 kVA.
Berkat pengawalan ketat dari Senayan, sejumlah desa di Landak seperti Sumsum, Manggang, dan Ringo Lojok telah mencapai progres konstruksi 100%.
Namun, Cornelis juga menyoroti realita makro di tingkat provinsi. Mengacu pada Peta Jalan Kementerian ESDM, Provinsi Kalimantan Barat masih memiliki 664 lokasi (desa/dusun) yang belum berlistrik menuju target 2029.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Pada tahun 2025, dari target 71 lokasi Lisdes di Kalbar, baru 24 lokasi yang konstruksinya tuntas 100 persen. Hal ini tercermin di Landak, di mana progres beberapa desa seperti Sampuro masih di angka 16,43 persen.
Melihat data tersebut, Cornelis menyimpulkan pandangannya.
“Melihat data yang ada, program unggulan Presiden ini sangat mungkin tercapai 100 persen pada tahun 2029. Namun, PLN tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri. Harus ada sinergi lintas kementerian! Kementerian Pekerjaan Umum harus bantu akses infrastruktur jalan yang rusak, dan Kementerian Kehutanan harus mempercepat izin kawasan hutannya. Jika hambatannya dibongkar, saya sangat optimis 2029 Kalbar terang benderang,” urainya tajam.
Bagi Cornelis, akses listrik adalah urat nadi penggerak ekonomi pedesaan di Kalimantan Barat. Kehadiran negara mutlak diperlukan hingga ke pelosok daerah untuk memastikan kedaulatan energi benar-benar nyata.
