Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis minta Pemprov perlu mengevaluasi total mekanisme pelaksanaan program unggulan Gratispol.
Meski terjadi pemangkasan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Secara fiskal, program gratis Uang Kuliah Tunggal hingga premi BPJS gratis, yang masuk dalam Gratispol mestinya tak menemui kendala berarti.
"Untuk dua sektor itu dukungan anggarannya pada 2026 sekitar Rp 4,6 triliun mestinya masih bisa berjalan optimal," katanya beberapa waktu lalu.
Baca: Ganjar Pranowo Ajak Kader Banteng NTB Perkuat Nilai Perjuangan
Namun angka atas kertas itu memang tak bisa menggambarkan secara gamblang kondisi di lapangan. Buktinya, sambung Politikus PDI Perjuangan itu, masih banyak warga yang kebingungan di masyarakat untuk bisa mengakses program tersebut.
"Sosialisasi lagi lebih masif. Masih banyak yang enggak paham aturan mainnya," tukasnya.
Dewan pun, lewat laporan reses yang disampaikan beberapa waktu lalu, juga meminta perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim untuk mau bergerak mensosialisasikan program unggulan kepala dan wakil kepala daerah itu.
Baca: Ganjar Ungkap Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo
"Manfaatkan platform digital. Jemput bola turun langsung ke Kecamatan sampai ke RT-RT. Jangan cuma meluncurkan program tapi tanpa pemantauan berkala. Anggarannya triliunan loh," katanya.
Gratispol sudah dituangkan dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030. Otomatis, program tersebut menjadi peta jalan pembangunan Kaltim lima tahun ke depan dan mesti dipertanggungjawabkan capaian dari tiap rupiah uang publik yang digunakan.
"Mestinya ada monitoring dan evaluasi berkala. Supaya terukur," kata Nanda, begitu dia disapa, mengakhiri.
