Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyampaikan kekecewaannya atas berulangnya insiden kapal yang menabrak fender atau pengaman Jembatan di Sungai Mahakam, Kota Samarinda.
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai masalah teknis semata, melainkan menyangkut langsung keselamatan nyawa masyarakat Kalimantan Timur.
“Sepengetahuan saya seharusnya sudah selesai tahun lalu. Makanya kami di DPRD melalui Komisi II dan Komisi III melakukan pengawasan ketat kepada KSOP dan Pelindo serta pihak terkait. Kami minta laporannya, kendalanya apa, kok belum selesai?” kata Ananda Moeis, Minggu (18/1/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti kejadian terbaru yang menimpa Jembatan Mahulu, yang menurutnya menambah daftar panjang insiden serupa, termasuk yang sebelumnya terjadi di Jembatan Mahakam atau jembatan lama. Kekhawatiran semakin besar lantaran fender jembatan yang ditabrak bahkan dilaporkan hilang dan tenggelam, namun hingga kini belum juga dibangun kembali.
Ananda Moeis mempertanyakan progres penggantian fender yang seharusnya sudah rampung pada tahun lalu. Fakta di lapangan justru menunjukkan adanya keterlambatan atau kemoloran pekerjaan, sehingga potensi bahaya terus mengintai pengguna jembatan dan masyarakat di sekitarnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim sebagai lembaga pemerintah daerah memiliki fungsi pengawasan yang sangat krusial, terlebih terhadap aset daerah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, ia meminta pihak berwenang, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, untuk tidak hanya terpaku pada proses ganti rugi setiap kali terjadi tabrakan.
“Harapan saya, cari pangkal permasalahannya apa. Jangan hanya sekadar ditabrak, diganti, selesai, lalu besok ditabrak lagi. Kenapa sering betul ditabrak? Ada informasi aktivitas di luar jam operasional, itu kok bisa? Yang beri izin siapa? Ini hajat hidup orang banyak, jangan main-main,” ucapnya.
Lebih jauh, Ananda Moeis juga menyinggung kontribusi aktivitas perairan di Sungai Mahakam terhadap daerah. Ia menilai ironis jika aktivitas tersebut justru menyebabkan aset daerah terus menjadi korban akibat lemahnya pengawasan dan pengendalian.
Ia pun meminta KSOP dan Pelindo sebagai pihak yang memiliki kewenangan di wilayah perairan untuk benar-benar menjalankan perannya sebagai komandan lapangan. Menurutnya, pengamanan jalur pelayaran harus dilakukan secara serius demi melindungi aset jembatan serta keselamatan warga yang melintas maupun yang bermukim di sekitar alur Sungai Mahakam.
“Kita bicara aset yang ditabrak-tabrak ini adalah keselamatan rakyat kita. Masyarakat sehari berapa kali lewat situ. Jadi saya minta lebih serius lah. Jangan serius pas di rapat doang, di lapangan juga harus serius,” pungkasnya.
