Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa penguatan lebih dari 5.000 pos pelayanan terpadu (posyandu) di Kalimantan Timur harus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, bukan semata penambahan jumlah fasilitas.
Menurutnya, posyandu akan berdampak nyata apabila mampu menjawab kebutuhan kesehatan dasar masyarakat.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing
Ananda menyampaikan, posyandu memiliki peran strategis dalam melayani kelompok rentan, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lanjut usia.
Namun, peran tersebut dinilai belum optimal jika tidak ditopang oleh ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya tenaga gizi, yang memadai di lapangan.
“Ukuran keberhasilan posyandu bukan pada banyaknya jumlah, tetapi sejauh mana layanan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Ananda Jumat 12 Desember 2025.
Ia menekankan, tenaga kesehatan di posyandu dan puskesmas merupakan ujung tombak dalam melakukan deteksi dini gangguan tumbuh kembang anak.
Deteksi sejak awal dinilai krusial karena persoalan stunting kerap berawal dari fase kehidupan yang luput dari pemantauan.
Ananda juga mengingatkan bahwa stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi berpengaruh terhadap perkembangan kognitif dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan menyeluruh.
Baca: Ganjar Minta Dana Pemda yang Mengendap
Selain aspek gizi, ia menyoroti sejumlah faktor lain yang turut memicu stunting, seperti kesehatan remaja putri, kondisi ibu selama kehamilan, serta kualitas sanitasi lingkungan.
Ketersediaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang layak masih menjadi tantangan di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
“Upaya menyiapkan generasi yang sehat dan berkualitas membutuhkan kerja lintas sektor. Penanganan stunting tidak bisa dibebankan hanya kepada satu instansi,” tegasnya.
