Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa menyoroti masih banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diketahui belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Yeremia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Ia mengingatkan, kualitas dan keamanan makanan tidak boleh dikorbankan demi mengejar percepatan layanan.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Yeremia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membangun lebih dari 700 SPPG untuk mendukung program MBG, terutama bagi anak-anak dan pelajar.
Namun, ia menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut perlu dibarengi dengan pemenuhan standar kesehatan yang ketat.
“Fakta bahwa sudah berdiri lebih dari 700 SPPG tentu patut diapresiasi. Tapi kita juga harus jujur melihat tantangannya, karena baru sekitar 10 persen yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi. Ini menjadi alarm bahwa kualitas harus berjalan seiring dengan kuantitas,” kata Yeremia, Senin 2 Februari 2026.
Menurutnya, kepemilikan SLHS bukan sekadar formalitas administratif. Sertifikat tersebut merupakan jaminan bahwa proses pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan dan keamanan, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat.
Ia menilai rendahnya kepemilikan SLHS berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap program MBG, terlebih jika kembali muncul persoalan di lapangan seperti makanan tidak layak konsumsi atau ketidaksesuaian porsi.
“SLHS itu menyangkut kesehatan dan keselamatan penerima manfaat. Karena itu, perlu percepatan pendampingan dan pengawasan agar seluruh SPPG bisa memenuhi standar yang ditetapkan,” ujarnya.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
Selain sertifikasi, Yeremia juga meminta pemerintah dan pengelola SPPG melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional di lapangan.
Ia menegaskan agar berbagai persoalan yang sempat muncul sejak program MBG diluncurkan tidak terulang kembali.
“Setiap fasilitas yang beroperasi harus benar-benar layak, aman, dan memenuhi standar kesehatan. Jangan sampai niat baik menghadirkan layanan justru menimbulkan risiko baru di masyarakat,” tegasnya
