Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, ada kelemahan dalam pengelolaan aset yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
”DKI itu saya kira tidak cermat ya. Makanya demikian (kalah). Ini harus menjadi catatan bagaimana pemprov bisa mencari data yang akurat dan konkret,” kata Gembong yang juga merujuk catatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018.
Baca: Gembong: Anies Harus Serius Soal Swastanisasi Air
Hal ini menyusul Pemerintah provinsi DKI Jakarta kalah dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha (PTUN) DKI Jakarta terhadap kasus sengketa kepemilikan lahan Taman BMW.
Majelis Hakim PTUN mengetok palu dan menetapkan PT Buana Permata Hijau (BPH) sebagai pemilik sah lahan yang rencananya akan dibangun stadion untuk Persija tersebut.
Menurut Gembong akar permasalahan dari kalahnya DKI dalam memperjuangkan aset DKI ialah karena pencatatan aset yang masih belum memadai. Masih banyak aset yang tercecer dan belum lengkap dalam sistem informasi.
Hal ini, menurutnya untuk memperkuat status legilalitas kepemilikan aset terutama lahan. Dikarenakan Pemprov DKI Jakarta selama ini tidak bisa menunjukkan bukti surat kepemilikan.
”Karena aset zaman dulu itu dikelola oleh pihak lain oleh pihak ketiga. Ujung-ujungnya akhirnya kehilangan aset. Dan selalu bermula dari situ,” tuturnya.
Baca: Gembong Harap Caleg Termotivasi Taat Lapor Aset ke KPK
Langkah selanjutnya, dikatakan Gembong pemerintahan Anies harus serius mengejar lahan-lahan milik Pemprov DKI. Seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.
”Yang seriuslah, harus diburu. Kemudian lakukan pendataan ulang aset-aset Pemprov DKI,” tegasnya.
Poltikus PDI Perjuangan itu mengingatkan agar pemprov lebih jeli mengurus aset dengan proyek besar. Terutama Stadion BMW yang menelan anggaran hingga triliunan rupiah.
