Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) menerima kunjungan dari perwakilan masyarakat diaspora Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang berada di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang- Bekasi) di ruang rapat Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.
"Tidak hanya mengunjungi dan menerima aspirasi dari rakyat yang tinggal NTT, saya selalu membuka diri kepada diaspora untuk berkunjung serta berdiskusi. Rumah DPR di Senayan adalah rumah rakyat yang harus dibuka kepada setiap aspirasi," ujar politisi muda yang akrab dipanggil Ansy Lema tersebut melalui keterangan tertulis yang diterima media ini, Kamis (17/3).
Baca: Ansy Lema Ungkap Kekagumannya Pada ENTETE VOICE
Ansy menjelaskan, perwakilan Diaspora TTU yang datang berasal dari berbagai profesi dan latar belakang, mulai dari buruh pabrik, dosen/akademisi, praktisi, pengacara, mahasiswa, pengusaha, pekerja, dan lain-lain.
Mereka datang secara sukarela karena panggilan nurani untuk berkontribusi bagi pembangunan di TTU.
"Kehadiran mereka adalah simbol cinta kepada kampung halaman dari tanah rantau. Secara penuh antusiasme diaspora bercerita mengenai kondisi wilayah mereka di Miomaffo, Bikomi, Insana, Biboki dan Kota Kefa," kata Mantan Dosen tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Ansy dan Diaspora TTU mendiskusikan banyak hal. Diantaranya masukan ihwal persoalan, kebutuhan dan potensi pertanian, peternakan, kelautan-perikanan di Kabupaten TTU.
Masalah-masalah yang muncul seperti kelangkaan air bersih, alih fungsi lahan dan kawasan hutan, pengolahan pasca panen produk pertanian, smart farming, pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal komunitas hingga tingginya angka stunting di TTU.
"Tak lupa pada saat itu Diaspora menyampaikan ucapan terima kasih atas perjuangan saya di Komisi IV DPR RI dalam menyuarakan dan mempertahankan Status Cagar Alam (CA) Mutis", papar Ansy.
Baca: Ansy Lema Ungkap Kekagumannya Pada ENTETE VOICE
Ansy menegaskan bahwa CA Mutis adalah simbol budaya Atoni Pah Meto (Suku Dawan), jantung peradaban, dan paru-paru Timor yang harus tetap dijaga kelestariannya.
Pembangunan harus berwawasan ekologis, membela kepentingan rakyat, dan mendengarkan suara masyarakat adat.
"Sehingga, pada saat rapat di Komisi IV, saya meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar jangan mengutak-atik CA Mutis," tambah Ansy.
