Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan pentingnya peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia.
Hal ini disampaikan Aria saat menjadi salah satu pemateri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Manggarai, yang digelar di Aula Hotel Revayah, Ruteng, pada 14–15 Oktober 2025. Aria hadir secara daring melalui aplikasi Zoom.
“Kita inginkan Pemilu lima tahunan semakin baik,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Aria menekankan bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pilkada mendatang harus berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu, agar kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas Pemilu tersebut semakin kuat.
“Bawaslu harus menjadi benteng daripada demokrasi, harus menjadi tempat rakyat menaruh kepercayaan, menjadi tempat sandaran. Demokrasi harus berjalan dengan baik,” tegasnya.
Menurut Aria, kepercayaan publik terhadap Bawaslu hanya bisa lahir dari kapasitas dan integritas para pengawas Pemilu di semua tingkatan. Ia menjelaskan bahwa integritas berarti setiap insan Bawaslu harus netral dan tidak berpihak dalam menjalankan tugas, sementara kapasitas berkaitan dengan kemampuan seluruh jajaran Bawaslu—dari pimpinan hingga pengawas TPS—untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat dan responsif.
“Integrasi berarti dimana insan-insan Bawaslu harus bertindak netral dalam menjalankan tugas. Dan kapasitas dimana baik pimpinan bersama seluruh perangkat aktivitas kelembagaannya sampai pada tingkat pengawas kecamatan, desa/kelurahan hingga TPS harus memproses laporan-laporan dari masyarakat secara cepat dan responsif,” jelas Aria.
Selain Aria Bima, kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit, unsur pemerintah daerah, serta jajaran penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan itu, Bupati Hery memberikan apresiasi terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten Manggarai yang dinilainya semakin baik, terlihat dari pelaksanaan Pilkada 2020 dan 2024 yang berjalan lancar dan tertib.
Namun, Bupati Hery juga memberikan sejumlah catatan agar ke depan pengawasan Pemilu bisa lebih maksimal, terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih, memahami perilaku politik, serta mengawasi penggunaan media sosial yang dinilainya berpotensi memperkeruh suasana politik. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap netralitas ASN menjelang Pemilu 2029.
Melalui Rakor ini, pesan Aria Bima menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Bawaslu bahwa menjaga demokrasi bukan sekadar tugas administratif, melainkan tanggung jawab moral untuk memastikan suara rakyat benar-benar terlindungi.
