Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Deddy Sitorus mengatakan hanya Indonesia yang pengawas pemilu-nya dilakukan oleh lembaga permanen.
“Di negara lain, sistem pengawas pemilu itu ad hoc. Lembaga itu hanya mengawasi saat pemilu. Setelah itu bubar,” tegas Deddy.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu bercerita soal keterlibatannya dalam pengawasan pemilu di awal reformasi.
Saat itu, pemilu Indonesia diawasi oleh Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP). Komite ini lembaga sementara.
“KIPP diisi tokoh-tokoh kredibel. Mereka benar-benar independen,” jelasnya dikutip dari fokusborneocom, Senin (3/11).
Deddy mengritik sistem pengawasan pemilu saat ini. Menurutnya, Pemilu tahun 2024 merupakan yang paling brutal.
“Apa fungsinya Bawaslu? Disaat money politic merajalela. Independensi Bawaslu dipertanyakan. Intervensi lembaga lain pun begitu kuat terhadap Bawaslu,” kata Deddy.
Sementara itu, Rocky Gerung juga mengritik Bawaslu. Menurutnya, jika tidak ada kecurangan dalam pemilu dan Bawaslu berperan maksimal tidak perlu ada kotak suara besi dan bergembok.
“Kalau semua pihak percaya terhadap proses pemilu, harusnya kertas suara setelah dicoblos cukup dimasukan kedalam tas pelastik. Kalau diletakkan dalam kotak suara bergembok berarti kita khawatir akan ada kecurangan,” papar filsuf ini gamblang.
Deddy Sitorus dan Rocky Gerung memang dua tokoh yang selama ini dikenal kerap mengritik proses pemilu.
