Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menilai Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menyampaikan pernyataan yang lebih bernuansa kenegaraan ketimbang menanggapi isu-isu politik dengan narasi personal seperti firasat.
Hal ini disampaikan Aria Bima menanggapi pernyataan Jokowi yang mengungkap adanya "firasat" di balik polemik dugaan ijazah palsu dan isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi pada Senin (14/7).
"Sebaiknya Pak Jokowi lebih menarasikan memberikan semangat di dalam kita berbangsa dan bernegara ini. Jangan publik dibawa ke hal yang terlalu kecil," kata Aria Bima, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, sebagai tokoh yang sudah lama berkecimpung dalam dunia politik, Jokowi semestinya memahami dinamika dan manuver-manuver politik yang kerap tidak tampak secara kasat mata. Ia pun menyebut dunia politik penuh dengan lapisan dramatologi yang kompleks.
"Dunia politik penuh dengan dramatologi dengan berbagai hal yang tidak terlihat dengan kasat mata dan kasat pikiran dan saya kira Pak Jokowi paham soal itu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Aria Bima menegaskan bahwa Jokowi kini bukan lagi sekadar figur personal, melainkan Presiden ketujuh Republik Indonesia yang harus bisa menjaga narasi publik tetap berada dalam kerangka besar kenegaraan.
"Ya, karena beliau itu tidak bisa disorot sebagai Pak Jokowi, dia adalah Presiden ketujuh RI," ujar Aria Bima.
Ia juga berharap Presiden Jokowi lebih mendorong rakyat untuk berpikir solutif terhadap persoalan-persoalan krusial bangsa, terutama dalam bidang ekonomi yang saat ini tengah menjadi tantangan berat masyarakat.
"Rakyat perlu ada suatu pencerahan harus apa ke depan dengan semakin banyaknya pengangguran. Rakyat harus tahu daya beli yang makin tidak terjangkau," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyampaikan kecurigaan terhadap dinamika politik belakangan ini, yang menurutnya mengandung agenda besar di balik isu-isu seperti ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
"Saya berperasaan, memang kelihatannya ada agenda besar politik. Dibalik isu-isu ini ijazah palsu, isu pemakzulan," ucapnya.
Pernyataan tersebut pun menuai berbagai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari internal PDI Perjuangan.
