Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menegaskan pentingnya menjadikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh sebagai kebijakan permanen.
Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Banda Aceh, Jumat (25/7/2025), dalam forum pertemuan dengan Pemerintah Aceh dan jajaran Forkopimda.
"Otsus bukan sekadar diperpanjang, tetapi dipermanenkan. Ini bentuk penghargaan atas sejarah dan pengorbanan Aceh, serta komitmen nasional terhadap integrasi dan keadilan," kata Aria Bima.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPR RI membuka opsi pembentukan Panitia Kerja (Panja) khusus untuk mendalami kemungkinan menjadikan Dana Otsus sebagai kebijakan jangka panjang yang tidak terbatas pada periode tertentu.
Pertemuan berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, SE., Wakil Ketua DPRA, Plt Sekda Aceh, jajaran Forkopimda, bupati dan wali kota se-Aceh, akademisi, serta pimpinan SKPA. Komisi II DPR RI dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II, Dr. Dede Yusuf.
Wakil Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi II terhadap keberlangsungan Dana Otsus, yang disebut masih menjadi tulang punggung utama pembangunan di Aceh.
“Dana Otsus telah banyak menggerakkan ekonomi Aceh, terutama sektor pelayanan dasar. Kami harap Komisi II bisa memperjuangkan perpanjangan, bahkan permanenisasi Dana Otsus Aceh,” ucap Fadhlullah.
Senada dengan Aria Bima, sejumlah anggota Komisi II lainnya yakni Deddy Yevri Hanteru Sitorus (PDI Perjuangan), H. Mohammad Toha (PKB), Heri Gunawan (Gerindra), dan Ahmad Heryawan (PKS), menyatakan dukungan mereka terhadap Aceh. Mereka mendorong evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Otsus dan membuka kemungkinan pembentukan Panja khusus.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, turut menegaskan bahwa Aceh layak mendapat perhatian yang sama seperti Papua dalam hal dukungan dari pemerintah pusat.
“Kalau Papua bisa mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari pusat, maka Aceh juga pantas mendapat hal yang sama,” ujarnya.
Kepala Bappeda Aceh dan Kepala BPKA menegaskan, tanpa Dana Otsus, laju pembangunan akan melambat signifikan. Direktur RSUD Zainoel Abidin pun menyoroti peran Dana Otsus dalam mendukung layanan kesehatan melalui mekanisme BLUD.
Wagub Fadhlullah menyambut positif usulan pembentukan Panja dan menyatakan kesiapan Pemerintah Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) lanjutan bersama DPR RI dan kementerian terkait di Jakarta.
“Kami ingin memastikan suara Aceh bukan hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan di tingkat nasional,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspirasi turut disampaikan, mulai dari minimnya keterwakilan putra-putri Aceh di lembaga pendidikan kedinasan seperti Akpol dan IPDN, hingga persoalan kawasan hutan di Gayo Lues yang belum memiliki kepastian hukum. Fadhlullah juga menyoroti mahalnya harga tiket pesawat dari dan ke Aceh yang kerap menyulitkan mobilitas warga.
“Di hari-hari besar, tiket ke Aceh dari Jakarta bisa mencapai Rp12 juta. Padahal masyarakat Aceh punya andil besar dalam sejarah penerbangan nasional. Di mana rakyat Aceh pernah menyumbangkan emas untuk membeli pesawat pertama Garuda Indonesia,” pungkasnya.
