Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang melibatkan masyarakat dalam upaya memberantas begal dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) melalui program sayembara.
Namun, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu menegaskan penanganan kejahatan tidak boleh berhenti pada sayembara semata, melainkan harus diiringi penguatan sistem keamanan serta perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.
“Di satu sisi, kebijakan ini mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan. Ini sejalan dengan semangat sistem keamanan semesta. Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga dilibatkan, dan itu sangat baik,” ujar Ono, dikutip Kamis (30/7/2026).
Menurut Ono, pelibatan masyarakat merupakan bagian dari semangat sistem keamanan semesta yang patut didukung. Ia juga mendorong masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong melalui ronda atau sistem keamanan lingkungan (siskamling) sebagai langkah pencegahan tindak kriminal di lingkungan masing-masing.
“Masyarakat bisa mulai rutin melaksanakan siskamling di wilayahnya masing-masing untuk memastikan lingkungan aman dari pelaku kejahatan,” ucapnya.
Meski demikian, Ono mengingatkan bahwa meningkatnya kasus curanmor tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan. Ia menyebut berdasarkan data nasional, kasus curanmor meningkat sekitar 11,7 persen. Di sisi lain, jumlah masyarakat yang memanfaatkan pinjaman online juga mengalami kenaikan hingga 28 persen.
“Data itu menunjukkan kondisi ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat maraknya PHK, inflasi, serta sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan. Kondisi tersebut berpotensi mendorong meningkatnya tindak kejahatan, termasuk curanmor,” ungkapnya.
Selain faktor ekonomi, Ono menilai pemerintah perlu membangun sistem pelaporan yang cepat, mudah, dan responsif agar masyarakat dapat segera melaporkan setiap kejadian kriminal. Menurutnya, berbagai saluran komunikasi harus dimanfaatkan untuk mempercepat respons aparat terhadap laporan masyarakat.
“Masyarakat harus dimudahkan melapor melalui WhatsApp, telepon, media sosial, bahkan menghidupkan kembali pola-pola tradisional seperti kentongan sebagai sistem peringatan dini,” ujarnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum mengoptimalkan penempatan personel di titik-titik rawan berdasarkan data yang telah dimiliki kepolisian sehingga keterbatasan jumlah personel dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.
“Dengan keterbatasan personel, tentu penempatannya harus lebih efektif di lokasi-lokasi yang memang rawan terjadi tindak kriminal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ono menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap pemulihan ekonomi masyarakat sebagai langkah jangka panjang untuk menekan angka kriminalitas. Menurutnya, penguatan sektor ekonomi akan menjadi salah satu solusi mendasar dalam mencegah munculnya tindak kejahatan.
“UMKM harus terus digerakkan, lapangan pekerjaan harus diperluas, harga kebutuhan pokok dijaga tetap stabil, dan pemerintah harus berupaya mencegah terjadinya PHK,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar program jaring pengaman sosial diperkuat hingga tingkat RT, RW, desa, dan kelurahan. Selain itu, pembinaan terhadap masyarakat, khususnya generasi muda, harus menjadi bagian dari strategi pencegahan kejahatan melalui kegiatan-kegiatan yang produktif.
“Setelah mitigasi dilakukan, anak-anak muda perlu diarahkan pada kegiatan-kegiatan positif sesuai minat dan hobinya, bahkan yang mampu menghasilkan pendapatan. Dengan begitu, potensi mereka terjerumus ke dalam tindak kriminal dapat ditekan,” ucapnya.
Di akhir keterangannya, Ono menegaskan bahwa program sayembara hanyalah salah satu instrumen dalam upaya pemberantasan begal dan curanmor. Menurutnya, pemerintah tetap harus membangun sistem yang menyeluruh agar penanganan kejahatan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Begal, curanmor, atau tindak kejahatan lainnya tidak hanya bisa diselesaikan dengan sayembara. Sayembara hanyalah sebagian instrumen saja,” ungkapnya.
“Secara keseluruhan harus dibangun sebuah sistem yang komprehensif. Kami berharap Pak Gubernur Jawa Barat bisa mendorong terciptanya sistem tersebut,” pungkasnya.
