Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., mengingatkan setiap wakil rakyat agar tidak melupakan masyarakat yang telah memberikan amanah.
Pesan tersebut disampaikannya saat bersilaturahmi dengan masyarakat di Kabupaten Indramayu dengan menegaskan kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab terhadap mandat yang diberikan.
"Banyak masyarakat yang berpesan, kalau nanti sudah menjadi anggota Dewan, jangan menjadi kacang yang lupa kulitnya. Dan itu yang ingin saya buktikan," kata Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini, dikutip Kamis (30/7/2026).
Menurut Prof. Rokhmin, menjadi wakil rakyat bukan alasan untuk menjaga jarak dengan masyarakat. Sebaliknya, amanah yang diberikan harus diwujudkan melalui kehadiran secara langsung, mendengarkan aspirasi, serta memperjuangkan kepentingan rakyat di lapangan.
Ia menilai tugas seorang anggota dewan adalah "belanja masalah", yakni turun langsung melihat kondisi masyarakat, memahami persoalan yang dihadapi, sekaligus hadir dalam berbagai situasi yang mereka alami.
"Saya bersama keluarga senang bersilaturahmi dan berdialog langsung. Ketika terjadi El Nino, kekeringan, gagal panen, saya ingin hadir dan ikut merasakan perjuangan petani. Begitu juga saat panen raya, kebahagiaan itu harus kita rasakan bersama," ucapnya.
Sebagai Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta pangan, Prof. Rokhmin mengatakan dirinya terus mengawal agar berbagai program pemerintah pusat benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh para petani.
Salah satu program yang berhasil diperjuangkannya adalah bantuan benih gratis dari Kementerian Pertanian RI untuk sekitar 30.000 hektare lahan sawah di Kabupaten Indramayu. Bantuan tersebut dinilai penting karena Indramayu merupakan salah satu lumbung beras terbesar di Indonesia dengan produksi yang mendekati satu juta ton setiap tahun.
Meski demikian, Prof. Rokhmin menilai masih terdapat persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni belum meratanya tingkat kesejahteraan petani di daerah sentra produksi pangan tersebut.
"Indramayu merupakan salah satu daerah penghasil beras terbesar di Indonesia. Tetapi tantangan kita adalah sebagian besar petaninya masih belum sejahtera," tegas Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI).
Ia menjelaskan bahwa pembangunan sektor pertanian tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh ekosistem pertanian berjalan secara utuh, mulai dari ketersediaan benih dan pupuk berkualitas, jaminan air irigasi, mekanisasi, akses permodalan, penerapan teknologi, hilirisasi industri pengolahan, hingga kepastian harga panen yang menguntungkan serta akses pasar bagi petani.
Prof. Rokhmin menambahkan, indikator keberhasilan pembangunan pertanian seharusnya tidak hanya diukur dari tingginya produksi atau melimpahnya hasil panen, tetapi juga dari meningkatnya pendapatan, daya beli, dan kesejahteraan keluarga petani.
"Wakil rakyat harus hadir bersama rakyat, bekerja untuk rakyat, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat," pungkasnya.
