Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, serta perlunya reformasi tata kelola pemerintahan daerah di wilayah otonomi baru.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam sebuah pernyataan yang sarat keprihatinan atas kondisi di Tanah Papua.
“Dan di tengah situasi pelik ini, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap tantangan lokal. Banyak yang bertanya, jangan-jangan masalah Papua bukan hanya soal Jakarta, tetapi juga soal pengelolaan dana OTSUS di daerah. Ada yang mengendus korupsi, birokrasi yang tidak efisien, hingga tumpulnya program pemberdayaan,” kata Aria Bima, baru-baru ini.
Politikus senior PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya peran lembaga negara dalam menjamin efektivitas pelaksanaan Otsus agar benar-benar berpihak kepada masyarakat adat.
“Disinilah pentingnya pengawasan dan komitmen lembaga negara. Komisi 2 DPRD telah menegaskan komitmennya untuk itu. Mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah otonomi baru,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa revisi Undang-Undang Otsus harus menjadi momentum untuk mengembalikan arah kebijakan ke jalur yang berpihak pada keadilan sosial.
“Mengawal revisi undang-undang otonomi khusus agar lebih berfiak pada masyarakat adat. Dan memperkuat peran Bawasda dan Inspektorat untuk memastikan anggaran OTSUS tepat sasaran dan transparan,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Aria Bima juga menggugah kesadaran publik untuk menempatkan Papua sebagai bagian integral dan bermartabat dari Republik Indonesia.
“Lalu di mana posisi kita sebagai bangsa? Apakah kita rela Papua sekedar jadi etalase pembangunan sementara suara rakyatnya terbungkam? Saya percaya tidak ada bangsa yang besar jika satu bagian tubuhnya terus berdarah,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa keadilan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat Papua adalah fondasi utama dari pembangunan yang berkelanjutan.
“Papua berhak atas keadilan, penghormatan, dan ruang bicara yang setara. Bukan hanya digunjungi saat ada proyek atau dirangkul untuk memoles angka statistik. Kini tugas kita bersama adalah memulihkan kepercayaan, mengembalikan harapan, dan memastikan tak ada lagi air mata tumpah sia-sia di tanah bumi jendera basi,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Aria Bima mengajak seluruh elemen bangsa untuk memandang Papua sebagai cermin keadilan nasional.
“Kawan-kawan sekalian, mari letakkan Papua dalam ruang hati dan nurani bangsa. Bangun tanah Papua dengan keadilan, bukan sekedar beton dan aspal. Dengar dan hormati suara mereka yang paling terdampak. Papua bukan halaman belakang Republik ini, ia adalah cermin keadilan dan kemuliaan bangsa, dan sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga keloanya tanah Papua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,” pungkasnya.
